Beranda Manokwari Gubernur Dominggus: HUT ke-19 Papua Barat Energi Positif Mendorong Reformasi dan Kinerja...

Gubernur Dominggus: HUT ke-19 Papua Barat Energi Positif Mendorong Reformasi dan Kinerja yang Lebih Baik

314
0
HUT ke-19 Papua Barat
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan didampingi isteri, Yulianan Mandacan saat memotong tumpeng pada perayaan HUT ke-19 Provinsi Papua Barat 12 Oktober 2018. Foto : RBM/PKT

MANOKWARI, Papuakita.com – Peringatan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat sesungguhnya bukanlah suatu prosesi seremonial semata yang dilakukan dari tahun ke tahun. Melainkan harus selalu ditempatkan sebagai energi positif yang mampu mendorong rerformasi birokrasi dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Papua Barat.

Demikian disampaikan Gubernur Dominggus Mandacan pada perayaan HUT ke- 19 Provinsi Papua Barat, Jumat (12/10/2018). Provinsi Papua Barat tercetus dalam kobaran semangat demokrasi di era reformasi melalui Undang Undang Nomor 45 tahun 1999.

“Upaya-upaya terus dilakukan secara berkesinambungan selama 19 tahun ini oleh berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta maupun stekholder lainnya, sehingga terjadi peningkatan pembangunan yang cukup signifikan pada sektor bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, peningkatan SDM dan lainnya. Diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera,” ucap gubernur.

Kata gubernur, keberadaan provinsi Papua Barat bukanlah untuk kepentingan politik sesaat, tetapi harus dimaknai dan disikapi sebagai suatu daerah otonomi baru yang betul-betul diperjuangkan oleh anak negeri, untuk mewujudkan cita-cita yang luhur yaitu menempatkan jati diri orang Papua di atas negerinya sendiri secara bermartabat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengatakan, usia ke-19 tahun adalah suatu proses menuju ke kedewasaan. Diharapkan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dari penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Dari waktu ke waktu, mari secara bersama-sama meningkatkan pembangunan. Ini sesuai moto membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Membangun dengan hati, bukan harus hati-hati atau takut. Tapi ini membangun dengan baik dengan memperhatikan seluruh aspek sosial kemasyarakatan yang ada wilayah Papua Barat,” ucapnya.

HUT ke-19 Papua Barat
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pose bersama muspida tingkat provinsi dan para bupati dan wali kota se-Papua Barat pada perayaan HUT ke-19 Provinsi Papua Barat 12 Oktober 2018. Foto : RBM/PKT

Terpisah, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Maxsi Ahoren mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohammad Lakotani relatif semakin baik. Untuk itu, Maxsi berharap penataan birokrasi melalui penempatan pejabat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan asas keadilan.

“Tidak didominasi saja oleh satu daerah. Gubernur harus lihat putra dan putri terbaik yang ada di 13 daerah ini yang memilik kemampuan dan skil untuk diprioritaskan dalam pengisian jabatan. Upaya ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Maxsi.

Menurut Maxsi, mutasi, rotasi, dan promosi di lingkungan birokrasi perlu dilakukan dalam rangka penyegaran. Ini penting dilakukan terutama pada OPD yang telah dipimpin oleh pejabat yang sudah lama menjabat. Meski demikian, penempatan pejabat juga harus memperhatikan kesesuaian soal apakah pejabat yang akan ditempatkan pada suatu jabatan memiliki latar belakang ilmu dan pengalaman yang mumpuni.

“Misalnya, di Dinas Pekerjaan Umum, kalau sudah 10 tahun bisa diroling ke OPD lain yang ada keterkaitannya. Juga di Sekretariat MRPB, sudah cukup lama sehingga butuh penyegaran. Penambahan jumlah pegawai juga harus menjadi perhatian, karena ada sejumlah OPD yang minim pegawainya. Salah satunya adalah sekretariat MRPB, hanya 13 pegawai padahal kita ini bekerja untuk kepentingan orang asli Papua. Kondisi ini tidak optimal,” beber Maxsi.

Maxsi menambahkan, sinergitas antara pemerintah provinsi Papua Barat, DPRB, dan MRPB menjadi menjadi hal penting yang harus ditingkatkan di setiap aspek pembangunan. Sehingga ada korelasi antara keputusan pemerintah dengan dukung DPR PB dan MRPB.

“Tiga lembaga penyelengara pemerintahan ini harus duduk bersama-sama. Kita harus fokus ke depan terutama soal pelaksanaan otonomi khusus yang kurang lebih 4 tahun lagi kucuran dananya sudah berakhir. Kami sangat berharap ini harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Upacara Perayaan HUT ke-19 Provinsi Papua Barat 12 Oktober 2018. Foto : RBM/PKT

Koreksi Sejarah Pemekaran

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dominggus meminta agar sejarah pemekaran provinsi Papua Barat dikaji kembali. Hal itu perlu dilakukan agar semua pihak yang berjasa terhadap hadirnya provinsi ke-33 di Indonesia ini tercatat dengan baik dalam lembaran sejarah.

Koreksi yang dilontarkan Dominggus lantaran menilai ada bagian yang dilupakan dalam penulisan sejarah pembentukan dan pemekaran provinsi Papua Barat. Yang selama ini selalu dibacakan pada perayaan momentum hari ulang tahun Papua Barat.

“Kalian lupa siapa bupati pada  saat itu, siapa Dandim, Kapolres, ketua DPRD, ketua Pengadilan, kepala Kejaksaan, Rektor. Ingat! Kehadiran provinsi ini dalam pro dan kontra tetapi siapa yang  bisa berdiri dan menyatukan rakyat di Papua Barat sehingga provinsi ini berkedudukan di Manokwari sebagai ibu kota. Catat itu baik! Bagi saya Tuhan yang tahu, rakyat yang tahu. Silahkan jabarkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak provinsi ini dimekarkan dan didirikan di tengah laut sana, bukan di Manokwari, Papua Barat,” tukas Dominggus.

Menyoal sejarah pemekaran provinsi Papua Barat, Pieters Kondjol meminta sejarah pemekaran provinsi Papua Barat harus ditulis dengan baik. Sebab banyak pihak yang terlibat dan berjasa dalam proses pemekaran, tetapi belum terakomodir dalam catatan sejarah perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat.

“Tokoh-tokoh Tim 315, pak gubernur juga sendiri terlibat. Saat pemekaran beliau menjabat bupati Manokwari. Penulisan sejarah ini harus ditulis dengan baik dengan, mengakomodir semua pihak. Ada TNI dan Polri juga terlibat. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Jas merah, jangan sekali-kali meningkal sejarah,” ujarnya.

Maxsi Ahoren menambahkan, perlu dibentuk tim kajian yang bertugas merevisi sejarah pemekaran provinsi Papua Barat. Sehingga semua pihak yang berjasa dan terlibat dalam memperjuangkan pemekaran provinsi ini terakomdir dalam lembaran sejarah daerah.

“Saya kira kita semua sudah tahu kalau berbicara tentang sejarah pemekaran provinsi Papua Barat. Tim kajian harus dibentuk oleh gubernur supaya penulisan sejarah ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari semua pihak yang terkait,” pungkasnya. (RBM/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here