Beranda Papua Barat Gubernur Dominggus Mandacan Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Gubernur Dominggus Mandacan Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

205
0
Gubernur Dominggus Mandacan menyerahkan materi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 kepada Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP APBD) Tahun Anggaran 2019. Penyampaikan materi ranperda ini melalui rapat paripurna ke-1 DPR Papua Barat masa sidang III tahun 2020, Rabu (2/9/2020).

Kata gubernur, penyampaian laporan pertanggungjawaban ini adalah memenuhi prinsip akuntabiltas kinerja keuangan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang merupakan bagian dari mekanisme check and balance.

Suasana rapat raripurna DPR Papua Barat dalam dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Foto : ARF

“Laporan pertanggungjawaban ini menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat selama satu tahun anggaran,” jelas Gubernur Dominggus Mandacan ketika menyampaikan pidato pengantar Ranperda (PP APBD) Tahun Anggaran 2019.

Diketahui, total realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp11,339 triliun lebih dari target pendapatan sebesar Rp9,209 triliun lebih. Lebih dari target sebesar Rp2,130 triliun lebih atau mencapai 123,13 persen.

Sementara realisasi sampai akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp5,409 triliun lebih atau 85,96 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6,293 triliun lebih.

Adapun Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor mengatakan, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 akan dibahas sebelum disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Fraksi-fraksi akan lebih banyak berperan untuk memilah dan melihat isu-isu yang ada di dalam APBD tahun anggaran 2019. Jadi dasar kita adalah LHP BPK. LHP ini bahan pembanding antara apa yang disampaikan oleh gubernur terkait pelaksanaan APBD dengan realisasi sesungguhnya. Ini akan menjadi keputusan DPR Papua Barat,” ujarnya.

Wonggor mengatakan, jadwal paripurna pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ditargetkan rampung pada minggu awal September.

Target tersebut menurut Wonggor, dikarenakan ada sejumlah agenda penting yang tidak bisa tunda pelaksanaannya. Misalnya, pembahasan RAPBD Perubahan 2019 dan pembahasan RAPBD 2021.

Lihat juga  Pemprov Papua Barat Gelar Musrenbangsus ke-2, Dominggus Mandacan: Momentum Penting dan Strategis

“Misalnya juga agenda revisi UU Otsus yang harusnya sudah dibahas di awal 2020 akan tetapi karena kondisi yang ada sehingga molor dan baru dilaksanakan sekarang ini. Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 ini kita maksimalkan supaya rampung dalam minggu ini,” pungkasnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.