oleh

Gubernur Dominggus Mandacan Sampaikan Soal Keamanan, Inflasi, dan Covid-19 ke Presiden

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengaku, telah menyampaikan persoalan keamanan, perkembagan inflasi, dan penanganan Covid-19 di provinsi Papua Barat saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta baru-baru ini.

“Saya dipanggil khusus ketemu presiden, dan saya ditanyakan soal keamanan di Papua Barat. Saya bilang siap, aman pak. Soal inflasi saya bilang stabil. Bagaimana penanganan Covid-19, saya bilang dan gambarkan kasus positif, dan beliau bilang masih baik itu,” ujar Gubernur Dominggus Mandacan, Jumat (18/7/2020).

Meski menjadi salah satu daerah yang dinilai cukup baik dalam penanganan Covid-19, kata gubernur, presiden meminta pemerintah daerah tidak lengah dalam penanganan Covid-19 dalam menuju masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru.

“Intinya jangan kita lengah. Artinya dengan menuju kebiasaan adaptasi baru kita jangan lengah. Pak presiden tegaskan tetap harus menjadi skala prioritas, dalam arti kita tidak boleh lengah tetapi kerja keras dalam penanganan Covid-19. Kita bekerja maksimal sehingga tidak terkesan bahwa kita santai dan sebagainya,” ucap gubernur.

Adapun menyangkut inflasi di Papua Barat, gubernur melanjutkan, meski berjalan lambat tetapi menunjukkan perkembangan yang positif. Dimana perekonomian provinsi Papua Barat dalam kondisi baik.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara empat mata itu, Gubernur Dominggus Mandacan mengaku, bahwa Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan serapan APBD 2020 relatif rendah.

“Itu semua direkap dan dibaca oleh presiden, bahwa penyerapan APBD 2020 kita itu baru mencapai 32 persen. Tapi kita bersyukur kita bukan paling kecil atau paling rendah, masih banyak provinsi di bawah kita. Bahkan masih ada penyerapan APBD-nya baru 17 persen. Dan belum ada yang melewati 40 persen,” tutur gubernur.

Lihat juga  Empat Prioritas Rencana Pembangunan Papua Barat 2020

Menurut gubernur, Juli-September adalah range waktu yang disampaikan oleh Presiden, agar daerah-daerah memacu serapan APBD terutama untuk mendukung Covid-19 biar prosentasi bisa naik cepat.

“Ini (serapan) anggaran berkaitan dengan transfer (pusat). Kita kalau penyerapannya lambat, prosentasenya tidak mencapai target berarti transfer juga tidak bisa ditransfer ke daerah,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut gubernur, data menyangkut serapan anggaran di semua Kementerian/Lembaga tetapi juga di provinsi, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia dipengang oleh presiden.

“Saat pertemuan, presiden pegang data tinggal membacakan serapan APBD. Baik APBD secara keseluruhan juga yang direlokasi untuk kegiatan kesehatan dalam hal ini Covid-19 yang berkaitan dengan JPS, penguatan ekonomi, sekretariat sebagainya,” kata gubernur. (ARI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed