MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing menyatakan, kampanye pembagian masker harus dibarengi dengan edukasi cara penggunaan masker yang benar. Sebab, masih banyak warga yang belum paham soal bagaimana cara menggunakan masker secara benar.
“Kita kampanyekan penggunaan masker tetapi lebih penting itu edukasi cara penggunaannya. Karena kadang-kadang ada yang masih salah cara pakai masker. Masker yang dibagikan jangan disimpan tetapi dipakai,” ujar Kapolda Tornagogo Sihombing di sela pembagian masker dalam rangka kampanye memutus mata rantai penularan Covid-19 menuju Pilkada Tahun 2020 Aman, Damai, dan Sehat, Kamis (10/9/2020).
Kampanye pembagian masker ini merupakan kegiatan Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Di Papua Barat dipusatkan di Trafick Ligth Makeleuw. Total masker yang dibagikan sebanyak 34.355.900 lembar. Polda Papua Barat dijatahi 200 ribu lembar.
“Memang tidak enak menggunakan masker, tetapi lebih tidak enak lagi kalau terkena corona. Kita harus budayakan memakai masker, semua orang bisa terkena corona. Papua Barat mendapat 200 ribu, kami sudah perhitungkan. Masing-masing Polres juga sudah dibagikan, kita targetkan 3 hari ini pembagiannya sudah diselesaikan,” kata kapolda.
Kapolda berharap kegiatan pembagian masker seperti ini bisa diikuti oleh bakal pasangan calon maupun pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan harapan kampanye memutus mata rantai penularan Covid-19, ini betul-betul disikapi serius dan mendapat perhatian semua pihak.
“Mungkin juga dilakukan oleh penyelenggara. KPU kabupaten/kota dan provinsi bisa lakukan. Silahkan saja, ini akan menghiasi kegiatan-kegiatan pilkada sehingga mengacu pada protokol kesehatan
Silahkan dikemas, tidak menutup kemungkinan acara-acara kampanye juga diisi dengan pembagian masker atau mengajak masyarakat melakukan 3 M dan 1 T (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Tidak berkerumun,” ucapnya.
Menurut jendral bintang dua ini, penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini semakin meningkat. Di sisi lain, pemerintah hanya bisa melaksanakan upaya-upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah diperhadapkan dengan satu permasalahan soal pelaksanaan pilkada.
Pilkada harus bisa melaksanakan di tengah pandemi Covid-19, dengan tetap memberikan jaminan rasa aman, damai, sehat, dan selamat. Meski demikian, ini menjadi suatu hal yang kontradiktif tetapi harus dilaksanakan.
“Bagi masyarakat, kita harapkan disiplin bisa melaksanakan 3M dan 1T. Kita tahu bahwa kluster-kluster itu sudah ada di beberapa tempat, seperti kluster keluarga dan perkantoran,” kata kapolda berpesan.
Kapolda menambahkan, memutus mata rantai penularan Covid-19, pemerintah hanya bisa melakukan melalui upaya-upaya yang sifatnya terbatas. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.
“Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang , itu adalah menjadi petunjuk bagi aparat TNI dan Polri mendisiplinkan masyarakat. Selama ini, TNI dan Polri turun langsung untuk ikut mencegah masyarakat tidak tertular. (ARF/TRI)
