MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar penandatanganan komitmen bersama pemangku kepentingan dan panitia seleksi daerah CPNS formasi 2019, Rabu (13/11/2019).
Penandatanganan komitmen bersama dengan pemangku kepentingan, ini bertujuan menciptakan seleksi penerimaan CPNS 2019 di lingkungan kanwil Kemenkumham Papua Barat yang bersih dan bebas dari praktek KKN.
Kepala Divisi Administrasi, Johnny Pesta Simamora melalui siaran pers yang diterima, menjelaskan menyatakan berdasarkan Keputusan Menpan-RB No. 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI mendapat alokasi penerimaan CPNS sebanyak 4.598 kuota.
“Alokasi formasi CPNS Tahun 2019 di lingkungan kanwil Kemenkumham Papua Barat dijatahi oleh pemerintah sebanyak 42 orang. Dengan rincian formasi Pemeriksa Keimigrasian sebanyak 5 orang dan 37 orang untuk alokasi formasi tahanan,” jelas Johnny Simamora yang juga selaku ketua panitia seleksi daerah.
Menjurut Johnny, ada beberapa perbedaan yang ada dalam tahapan seleksi CPNS 2019. Pertama, pengiriman berkas tidak lagi dikirim melalui Kotak Pos, melainkan secara online. Sehingga verifikasi berkas juga dilaksanakan secara online. Perbedaan lainnya yakni adanya masa sanggah atas seleksi administrasi yang terjadwal 13-15 Desember 2019.
Adapun pemangku kepentingan yang turut menandatangani komitmen bersama atau pakta integritas, antara lain perwakilan DPR Papua Barat, MRPB Biro Hukum Setda provinsi Papua Barat, Polda Papua Barat, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Kanreg XIV BKN Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari dan panitia seleksi CPNS 2019 yang terdiri atas pejabat di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat. (*/OIE)
