MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Tim Perjuangan Honorer Pemprov Papua Barat, Yan Piet Homer, Jumat (28/6/2020) menyambangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat di Jalan Merdeka.
Homer tak sendiri. Sejumlah CPNS yang lolos dan terakomodir dalam pengangkatan 1.283 tenaga honor Papua Barat melalui jalur CPNS dan P3K ikut mendampinginya.
Sempat terdengar teriakan-teriakan dari para CPNS kepada staf ORI Papua Barat. Karena mereka menilai ORI telah melontarkan tudingan tak benar terkait seleksi CPNS di lingkup Papua Barat.
Meski demikian, Homer bersama rekan-rekannya ini hanya diminta kembali pada Senin pekan depan. Sebab Ketua ORI Papua Barat, Musa Sombuk sedang berada di luar daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Yan Piet Homer mengaku siap memberikan klarifikasi atau keterangan komprehensif terkait tudingan para pihak tentang honorer siluman yang terakomodir dalam formasi 1.283 honor tersebut.
“Publik harus bisa membedakan mana perjuangan, mana perjuangan dan mana yang program. Kami lakukan adalah perjuangan sejak 2009 sampai dengan 2020, ini sudah 11 tahun lamanya. Kami tim terbuka, teman-teman yang merasa tidak puas bisa datang dan minta penjelasan kepada kami,” ujarnya.
Menurut Homer, perjuangan honorer bisa sampai diangkat menjadi CPNS maupun jalur P3K telah berlangsung 11 tahun lebih. Meski demikian, hasil perjuangan itu terus dipersoalkan oleh segelintir orang.
Homer menantang sejumlah oknum yang masih tidak puas dan mengadukan persoalan pengangkatan 1.283 CPNS pemprov ke ORI Papua Barat.
Dia berpesan, oknum-oknum yang membuat pengaduan harus memiliki alat bukti yang jelas. Sehingga tidak terkesan melempar batu lalu sembunyikan tangan alias tidak ada pembuktian.
“Honorer yang terakomodir didalam fromasi 1.283 untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K Papua Barat, adalah mereka yang telah mengabdi sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2012. Honorer yang masuk pada Januari 2013 ke atas sudah tidak terakomodir lagi,” ujarnya.
“Selama ini yang terjadi saat pimpinan OPD berganti, maka pejabat baru membawa mereka punya honorer sendiri yang baru. Kemudian honorer yang lama akan dianaktirikan dan tersisih, bahkan dikeluarkan. Walaupun sudah dikeluarkan, nama mereka sudah terdaftar, tidak mungkin untuk kami keluarkan,” sambung Homer.
Yan Piet Homer menambahkan, akan menghadapi pengaduan terkait persoalan 1.283 CPNS, bahkan siap untuk melakukan tuntutan balik atas tudingan, bahwa dirinya berada dibalik ‘kekacauan’ pengangkatan ribuan honorer pemprov Papua Barat.
”Saya juga mau jelaskan dalam pengangkatan 1.283 honorer Papua Barat sebanyak 73 persen adalah merupakan orang asli Papua. Sisanya pendatang,” tandasnya. (TRI)