Beranda Papua Barat Leonard Yarollo: Cermati Hibah Berlabel Kepentingan Politik

Leonard Yarollo: Cermati Hibah Berlabel Kepentingan Politik

234
1
HIbah APBD 2019 Papua Barat
Ilustrasi dana hiba. Foto : istimewa

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Menjelang Pilpres dan Pileg serentak pada 17 April 2019, banyak Ormas maupun Yayasan bermunculan serta mengajukan permohonan anggaran dana hibah ke pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Salah seorang pemuka agama, Leonard Yarollo mengatakan, situsai seperti itu harus dicermati baik. Sehingga alokasi hibah ke setiap organisasi adalah benar untuk kegiatan organisasi, tidak dilabeli kepentingan politik pribadi maupun kelompok.

Leonard Yarollo
Salah seorang pemuka agama, Pendeta Leonard Yarollo. Foto : RBM

“Saya punya kewajiban untuk mengingatkan instansi terkait dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Provinsi) Papua Barat untuk lebih jeli dan selektif dalam melihat ijin-ijin ormas-ormas yang ada,” kata Yarollo, Rabu (20/2/2019).

Pernyataan yang dilontarkan Yarollo berkaitan dengan penegasan Gubernur Dominggus Mandacan terkait pengelolaan hibah yang berusmber dari APBD. Gubernur mengungkapkan indikasi bahwa sebagian penerima hibah ada keterlibatan oknum pejabat di lingkup Pemprov Papua Barat.

Menurut Yarollo, wajib hukumnya untuk dilakukan audit bagi seluruh ormas dan yayasan yang berodomisili di seluruh Papua Barat. “Sudah terindikasi beberapa yayasan yang ada di Papua Barat ini dimiliki oleh pejabat negeri ini,” ungkap Yarollo.

Yarollo mengaku, mengetahui pejabat-pejabat di era pemerintahan gubernur sebelumnya banyak yang memanfaatkan momen kedekatan dengan kepala daerah untuk membuat yayasan dan menyamarkan identitas dengan menggunakan nama kerabatnya agar bisa mendapatkan hibah.

Sayangnya ketika didalami soal siapa saja yang ia maksudkan—Yarollo enggan membeberkannya. “Ya saya tidak perlulah mempublikasikannya. Saya yakin kita semua pasti tahu nanti saatnya pasti akan terungkap ketika diaudit,” tutup Yarollo. (EFN)

1 KOMENTAR

  1. Semoga pemerintah provinsi papua barat,segera menangkapi pernyataan para pendidik SMA,SMK SE Papua Barat yang melakukan orasinya sejak tanggal 25 Februari 2019,agar hak-hak para guru ini bisa menerima hak2 mereka dengan baik,agar proses Belajar Mengajar di Sekolah bisa dapat berjalan lancar.Tanpa jasa Para Guru,suatu daerah tidak akan berkembang.terutama kualitas sumber daya manusia muncul melalui pendidikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here