oleh

MRPB Bakal Bentuk Tim Pantau Penerimaan CPNS, Polri dan TNI

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Majelis Rakyat Papua Provinsi Barat (MRPB) bakal membentuk tim, tim MRPB ini akan berpartisipasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten/kota di Papua Barat, termasuk penerimaan anggota Polri maupun TNI.

Ketua MRPB, Maxsi Ahoren mengatakan, tim yang akan dibentuk akan ikut mengawasi atau memantau pemantau penerimaan CPNS, tim akan turun ke kabupaten dan kota yang ada di provinsi Papua Barat.

“Dalam menjalankan tugasnya, tim akan melakukan pemantaun terhadap seleksi penerimaan CPNS, mulai dari administrasi, tes, dan tahapan selanjutnya. Tim yang akan diturunkan bejumlah 14 orang yang terdiri atas kelompok kerja agama, adat, dan perempuan,” kata Maxi Ahoren, Rabu (13/3/2019).

Tim berjumlah 14 orang, ini diturunkan berdasarkan Wilayah Adatnya masing-masing. Selain itu, tim yang dibentuk akan dikoordinir oleh Wakil Ketua II MRPB. Selain akan menurunkan tim pemantau tes CPNS, kata Ahoren, MRPB akan mengeluarkan surat edaran ke bupati dan wali kota di Papua Barat harus tetap memprioritaskan anak-anak asli Papua.

Maxi Ahoren menegaskan, surat ke para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, karena MRPB masih ragu terhadap sejumlah kepala daerah yang belum memberikan jaminan dan penegasan terkait dengan prioritas penerimaan CPNS adalah 80 persen orang asli Papua (OAP) dan 20 non Papua.

MRPB juga akan membuat surat rekomendasi kepada semua kepala daerah, untuk tetap memprioritaskan orang asli Papua dengan prosentase 80 : 20 persen.

“Kami akan turunkan langsung bertemu dengan ke bupati dan walikota. Kami akan kasih secara langsung dan kawal, karena ada bupati yang sudah menyampaikan secara resmi ke media dan ada yang belum. Ini yang membuat MRPB ragu sehingga kami akan buat surat rekomendasi,” tegas Ahoren.

Lihat juga  Papua Barat Terima Penghargaan Kepedulian Perlindungan Konsumen

Maxi Ahoren menambahkan, selain membentuk tim pemantau CPNS, MRPB juga akan membuat tim untuk memantau afirmasi penerimaan anggota Polri dan TNI di Papua Barat, yang akan dibuka ke depannya.

“Kami akan membuat rekomendsi ke Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat,” jelas Ahoren. (RBM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed