MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor (Owor) meminta, Pemerintah Daerah untuk mengajukan penambahan kuota BBM Subsidi.
“Sudah seharusnya, pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah harus bisa melihat ini (kuota) BBM subsidi,” ungkap Wonggor, Selasa (13/8/2024).
Owor sapaan akrab Orgenes Wonggor menekankan, pemerintah daerah perlunya meng-up date kuota BBM subsidi. Dengan melakukan kajian soal kebutuhan daerah.
Hasil kajian itu menjadi dasar, untuk mengajukan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Ia menilai, kuota BBM subsidi di wilayah kabupaten Manokwari sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
“Kondisi kebutuhan BBM subsidi ini bisa kita lihat bersama, sudah bertahun-tahun antrean kendaraan selalu memadati SPBU yang ada di daerah ini. Kendaraan-kendaraan itu juga berasal dari luar Manokwari,” ujarnya.
Pengisian BBM subsidi oleh kendaraan asal luar kabupaten Manokwari, menurut Owor, sah-saha saja. Sebab memang kebutuhan BBM belum sepenuhnya bisa dipenuhi di daerah asal kendaraan tersebut.
“Saya sempat mempertanyakan ke salah satu pengelola SPBU di dalam kota ini, bahwa diakui yang ikut mengantre untuk mengisi solar itu, ada mobil dari Pegaf, Manokwari Selatan, Bintuni, bahkan ada yang dari Sorong,” katanya.
Kuota lama
Kuota BBM subsidi, lanjut Owor, saat ini masih menggunakan data lama. Belum ada penambahan. Fatak ini, dirinya peroleh dari hasil kunjungan ke pengelola SPBU.
“Disebutkan bahwa kuota yang ada saat ini masih kuota lama. Belum ada penambahan. Jadi, ini tugas pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berkoordinasi untuk menyurat ke BP Migas untuk minta tambahan kuota BBM subsidi,” ungkap Wonggor.
Owor menambahkan, jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan BBM subsidi terus bertambah. Sementara, kuota yang ada belum berubah. Tak jarang kondisi ini sering memicu pertikaian di arela SPBU akibat dari berebut antrean.
“Sering ada keributan di SPBU gara-gara berebut BBM subsidi ini. Kita minta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melihat kebutuhan ini supaya bisa mengajukan tambahan kuota untuk sikapi kondisi yang ada,” tandasnya. (PK-01)
