MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Provinsi Papua Barat, baru mencapai 84,16%. Padahal proses pendataan sudah memasuki batas waktu. Banyak persoalan di lapangan yang mengakibatkan proses tersebut belum sampai target 100 persen.
Karakteristik Papua Barat yang berbeda dengan provinsi lain menjadi salah satu faktor yang membuat proses pendataan awal regsosek ini belum berjalan maksimal. Petugas di lapangan menghadapi penolakan, faktor geografis hingga ancaman keselamatan.
“Pendataan awal regsosek di Papua Barat per hari ini mencapai 84,16 persen, masih menjadi pekerjaan rumah untuk menyelesaikannya,” kata Ketua Tim Sosial BPS Provinsi Papua Barat Ika Rusinta Widiyasari saat menjadi nara sumber talk show dan media gathering yang digelar Bappenas, Senin (14/11/2022).
Kendala, menurut Ika, meliputi faktor geografis sehingga membuat akses menjadi sulit. Bahkan, petugas ada yang mendapat penolakan, serta faktor keamanan yang membuat petugas pendataan tidak bisa mengambil data.
“Informasi tentang registasi sosial ekonomi ini belum menjangkau semua kalangan. Cakupan di Papua Barat belum bisa mencapai 100 persen. Di daerah Maybrat, ada distrik yang tidak bisa dimasuki petugas karena faktor keamanan,” ujar Ika.
Ketua DAP Wilayah III, Paul Finsen Mayor menegaskan, program pemerintah perlu mendapat dukungan semua kalangan. Untuk itu, ia mengingatkan, agar pendekatan dengan pola satu tunggu tiga batu perlu dikedepankan.
“Tiga unsur (adat, agama, dan pemerintah) ini harus terlibat semua supaya bisa menghindari penolakan dari masyarakat. Contoh di daerah Aifat, di Maybrat. Itu perlu didekati tokoh adatnya,” kata Paul.
Ika menambahkan, sekira 300 an petugas telah direkrut untuk menyukseskan pendataan awal regsosek. Diketahui, pendataan regsosek ini telah dimulai sejak 15 Oktober dan berakhir pada 14 November 2022. Artinya, pendataan awal tersebut telah berakhir. (PK-01)
