by

Permudah Proses Birokrasi, BULD Akan Jembatani Pembentukan Perda di Papua Barat

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Mekanisme pembentukkan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Papua Barat sering terbentur dengan mekanisme, prosedur, waktu. Kondisi itu menyebabkan tenaga dan biaya yang terserap dalam pembentukkan sebuah produk hukum daerah tidak sedikit.

Kendati telah menyedot waktu dan biaya tidak sedikit, perda yang telah terbentuk itu tidak langsung ditetapkan pada masa sidang yang berlangsung saat itu juga. Untuk itu Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, akan membantu memudahkan proses birokrasi pembentukkan perda di provinsi Bapua Barat.

Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, melalui BULD, DPD RI diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan monitoring pembentukkan perda di setiap daerah di Indonesia. Ia mengatakan, kewenangan itu akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi di Papua Barat.

Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Filep Wamafma. Foto : ARF

“Pembentukkan produk (hukum) daerah di Papua Barat selalu berbenturan dengan mekanisme, prosedur, dan waktu yang begitu lama yang terkadang menghabiskan tenaga dan biaya tidak sedikit. Tapi produk hukum itu sendiri kemudian tidak langsung ditetapkan pada saat itu juga,” ujar Filep Wamafma di Manokwari, Sabtu (15/2/2020).

Alat kelengkapan DPD, selain BULD, juga ada Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, PPUU, PURT, BULD, BKSP, BAP, dan BK.

Persoalan pembentukkan perda, menurut Filep, terbentur dengan mekanisme dan prosedur, serta waktu. Kondisi itu sejatinya bukan terjadi di tingkat kabupaten/kota—juga provinsi, tetapi terjadi di tingkat pusat—level kementerian. Penilaian yang dikemukakan Filep ini sesuai dengan pengalamannya sebelum menjadi anggota DPD RI.

“Mekanisme dan birokrasi panjang membuat pembentukkan peraturan daerah menjadi lama. Ini terjadi bukan di level kabupaten atau provinsi. Tapi ada di level pusat, dimana tahap sinkronisasi dan harmonisasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetap terkadang tidak ada kepastian soal kapan selesai tahapan itu,” jelas Filep Wamafma.

Lihat juga  Mantan Kepala SKK Migas Pamalu jabat Kadiv program dan komunikasi

Guna menyikapi persoalan itu, Filep Wamafma menyatakan, BULD akan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi. Sehingga potensi masalah atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembentukkan perda bisa selesaikan dengan cepat dan ada solusi. Dengan demikian pelaksanaan perda menjadi optimal.

“Kami adalah wakil rakyat sehingga menjembatani setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi daerah dalam pembentukkan peraturan daerah. Kami akan perjuangkan ini,” ujarnya.

BULD DPD RI telah melakukan sejumlah pertemuan, salah satu adalah pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat. Alhasil, dari pertemuan itu diperoleh sejumlah referensi, yakni ada sejumlah Perdasus (peraturan daerah khusus) yang hingga kini belum ditetapkan.

Pergub dan Perbup bermasalah

Dalam pembentukan Peraturan gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati (Perbup), lanjut Filep Wamafma, persoalan sama juga dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

“Problematika pembentukkan keputusan atau peraturan bupati dan gubernur masih sama, yaitu membutuhkan masa sinkronisasi dengan kementerian. Ini, kan sesuatu yang tidak benar. Perbup atau Pergub itu merupakan keputusan teknis pelaksanaan peraturan daerah. Jadi tidak perlu sampai mengambil sinkronisasi atau harmonisasi di tingkat pusat,” ujarnya.

“Inilah yang membuat sampai produk hukum daerah dalam pembentukkannya ada semangat yang tinggi. Tapi belum ada kepastian waktu pengesahanannya karena birokrasinya terlalu panjang. Makanya, BULD akan mengambil langkah-langkah konkret,” sambungnya.

Guna menyamakan pandangan, kata Filep Wamafma, BULD akan memanggil kementerian terkait dan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi), untuk menggelar pembahasan bersama. Sehingga tidak lagi ada birokrasi panjang dalam pembentukkan peraturan daerah terlebih persoalan sinkronisasi dan harmonisas yang menjadi masalah hari ini dalam pembentukkan peraturan daerah.

“Itu (sinkronisasi dan harmonisasi, red) tergabung dari niat baik kementerian dalam negeri, kementerian hukum dan ham, dan kementerian terkait. Kalau mereka sibuk dengan agenda masing-masing, belum tentu ada pembahasan

Lihat juga  Inflasi Papua Barat Mei 2018 Sebesar 0,66 Persen

Makanya BULD akan menjembatani ketika pemerintah daerah di Papua Barat ada kendala dalam pembentukkan perda, kami akan menyurati dan memanggil kementerian terkait,” ujarnya lagi.

Peraturan daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi tertata dengan baik, juga tidak bersoal dengan hukum.

Filep Wamafma menambahkan, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi perlu proaktif juga menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam pembentukkan peraturan daerah. Untuk itu, pemda diimbau berkoordinasi terlebih dahulu ke BULD ketimbang langsung ke pemerintah pusat.

“BULD DPD juga akan akftif menyikapi masalah yang ada. Perda itu digunakan di wilayah atau daerah sehingga tidak perlu melewati proses yang terlalu panjang. Pemerintah pusat ini hanya memfasilitasi pengesahannya, kami dari DPD memandang itu sehingga akan mengambil peran itu,” pungkasnya. (ARF)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed