Beranda Manokwari Rayakan Hari Pribumi Internasional, FMPPF Akan Gelar Demonstrasi di Kantor MRPB

Rayakan Hari Pribumi Internasional, FMPPF Akan Gelar Demonstrasi di Kantor MRPB

419
0
Permasalahan Lambang Papua Barat
Yan Christian Warinussy. Foto : RBM

MANOKWARI, Papuakita.com – Perayaan hari pribumi internasional di Manokwari akan diwarnai dengan demonstrasi damai Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF).

Aksi demonstrasi akan dipusatkan di Kantor Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) yang terletak di Jalan Siliwangi.

Koorlap aksi demonstrasi, Yan Christian Warinussy mengatakan, agenda perayaan tersebut telah dikoordinasikan dengan pimpinan dan para anggota MRPB.

“Disepakati masyarakat sipil di Manokwari dan provinsi Papua Barat akan mengadakan aksi damai memperingati hari pribumi internasional pada Kamis (9/8/2018) yang dipusatkan di kantor MRPB,” tulis Yan Christian Warinussy melalui surat elektronik yang diterima redaksi papuakita.com, Senin (6/8/2018).

Kata Warinussy, aksi damai bakal diikuti oleh ribuan warga. Tema besar yang diangkat dalam aksi, itu mempersoalkan hak orang asli Papua (OAP) dalam negosiasi dan pembagian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia Company (FIC).

Divestasi  saham perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu sudah dilakukan, ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian awal dengan Pemerintah Indonesia.

“Proses ini tanpa melibatkan masyarakat asli Papua sebagai pemilik tanah adat di wilayah konsesi perusahaan tambang tersebut,” ujar Warinussy.

Dia mengatakan, pertemuan dengan MRPB koordinasi diikuti sebanyak 42 anggota, mereka hadir mewakili kelompok kerja (poka) adat, agam dan perempuan serta wilayah adat masing-masing di Provinsi Papua Barat serta pimpinan MRPB, masing-masing Maxi Ahoren serta wakil ketua Cyrlus Adopak dan Maclaurita Kawab.

Menurut Warinussy, pertemuan dengan MRPB juga dihadiri ketua dan penanggung jawab aksi di Tanah Papua, masing-masing Samuel Tabuni dan Elias Tabuni, yang datang dari Jayapura.

“Disebutkan bahwa pada prinsipnya masalah freeport sebagai “pintu masuk” penolakan terhadap berbagai bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua tanpa menghormati dan tanpa melibatkan orang asli papua sebagai tuan dan pemiliknya,” ungkapnya.

Warinussy menambahkan, rencana demonstrasi sudah dikoorodinasikan juga kepada Kapolda Papua Barat melalui surat pemberitahuan. “Surat tersebut ditembusan kepada pimpinan MRPB dan DPR PB,” kata Warinussy lagi. (RBM/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here