Rekrutmen CPNS Sistem Online di 32 Provinsi Bermasalah, Seleksi CPNS Papua Barat Tunggu Hasil Evaluasi

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, rekrumen CPNS di lingkup Pemrov Papua Barat dilaksanakan tahun 2019. Meski demikian, jadwalnya masih harus menunggu hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Di 32 provinsi yang telah melaksanakan rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem online banyak masalah. Menpan sedang melakukan evaluasi setelah itu baru rekrumen CPNS di Papua Barat dilaksanakan,” kata Dominggus didampingi Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, Senin (7/1/2019).

Proses seleksi CPNS di Papua Barat dilakukan secara manual atau offline. Kepastian seleksi ini telah disampaikan Menpan RB, Syafruddin saat menerima gubernur Dominggus Mandacan, Ketua DPR PB, Ketua MRPB Kepala BKD dalam sebuah pertemuan yang digelar medio Oktober 2018.

“Yang jelas awalnya sesuai dengan hasil pertemuan dengan Menpan RB sebelum 2018 berakhir bisa dilaksanakan, khususnya buat Papua dan Papua Barat secara offline. Yang jelas tetap akan dilaksanakan tinggal menunggu petunjuk teknisnya saja,” ujar gubernur.

Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Papua Barat Yustus Meidodga mengungkapkan, pemerintah provinsi membuka sebanyak 800 formasi. Formasi ini terdiri dari formasi 2014 yang tertahan akibat adanya moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS dan ditambah formasi 2018.

“Formasi di daerah (kabupaaten/kota, red) saya tidak tahu. Kalau provinsi itu ada 800 an. Lebih utama formasi guru, kesehatan, dan infrastruktur, tapi tidak menutup kemungkinan dibuka juga untuk semua formasi,” terang Yustus.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS ini telah dianggarkan dalam tahun anggaran 2019. Terkait dengan keberadaan sebanyak 1.283 tenaga honorer daerah yang telah bekerja sejak 2005-2012. Pemprov Papua Barat akan mengikutsertakan mereka melalui seleksi khusus, yakni P3K (pegawai pemerintah dengan kontrak kerja).

Lihat juga  Internasional Surfing Competicion bakal digelar tiap tahun di Papua Barat

Adapun 1.283 honorer yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi, terdapat 771 honorer berusia di bawah 35 tahun.

Yustus menambahkan, honorer yang berusia di bawah 35 tahun akan mengikuti seleksi CPNS melalui formasi umum. Sedangkan honorer yang telah berusia di atas 35 tahun akan tetap direkrut sebagai pegawai.

“Pengangkatannya melalui mekanisme P3K. Kita berharap tahun ini mereka juga ikut karena PP (peraturan pemerintah, red) terkait pengangkatan P3K sudah keluar,” kata Yustus. (RBM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *