Beranda Papua Barat Sejumlah Daerah Belum Tetapkan Status Siaga Banjir dan Tanah Longsor di Papua...

Sejumlah Daerah Belum Tetapkan Status Siaga Banjir dan Tanah Longsor di Papua Barat

161
0
Ilustrasi banjir dan longsor. Foto : Istimewa

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Derek Ampnir mengatakan, hingga kini tujuh daerah belum melaporkan kesiapan menghadapi ancaman banjir dan tanah longsong yang diprediksi dapat terjadi pada kondisi cuaca ekstrem di Januari-Februari.

“Baru empat daerah yang telah menetapkan status siaga terhadap ancaman banjir dan tanah longsor, diantaranya Kabupaten Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Kota Sorong,” kata Derek Ampnir, Jumat (25/1/2019).

Adapun ketujuh daerah yang belum menetapkan status siaga terhadap ancaman banjir dan tanah longsor adalah, kabupaten Fak-fak, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

Bersahabat dengan Bencana
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir. Foto : RBM/PKT

Kata Ampnir, penetapan status siaga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4/215/10/2018 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4/54/2/2018 tentang perpanjangan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di provinsi Papua Barat.

“Kondisi ini bertolak dari masifnya informasi yang disampaikan media massa tentang ancaman cuaca ekstrem pada Januari-Februari. Sesuai prediksi BMKG, Papua Barat merupakan salah satu daerah yang bakal terdampak cuaca ekstrem berupa hujan lebat,” ujarnya.

Menurut Ampnir, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota perlu segera melaporkan penetapan status siaga terhadap ancaman bencana hidrometeorlogi tersebut.

“Daerah perlu ikut menyatakan kesiapannya. Sangat disayangkan kalau terjadi bencana besar seperti di Sulawesi Selatan baru ada upaya. Kalau seperti itu, rakyatnya tinggal kita goreng saja ke pemerintah daerahnya,” tukas Ampnir.

“Merupakan satu kelalaian sampai tidak mengantipasi ancaman itu. Setiap tahun kami di provinsi mengingatkan. Sangat disayangkan tidak ada respon sampai sekarang,” tambah Ampnir.

Ampnir menambahkan, langkah antisipatif adalah wujud kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Sehingga memudahkan dalam membangun koordinasi untuk menentukan langkah-langkah tepat meminimalisir dampak bencana.

“Laporan dari kabupaten dan kota juga menjadi bahan laporan yang akan disampaikan BPBD provinsi di dalam rakornas kebencanaan di Provinsi Jawa Timur yang akan digelar dalam waktu dekat,” tutup Ampnir. (RBM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here