MANOKWARI, PAPUAKITA.COM — Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan seleksi CPNS 2019 menggunakan sistem online ‘lokal’. Meski demikian, seleksi CPNS dibatasi hanya bisa diikuti para pelamar yang berdomisili di wilayah Papua Barat.
“Penerimaannya melalui online lokal. Jadi online lokal maksudnya, Maluku Utara, Ujung Pandang, serta lain-lain tidak bisa masuk. Papua tidak bisa masuk ke kita. Papua saja,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nahtaniel Mandacan, Senin (4/2/2019).
Seleksi CPNS dengan sistem tersebut juga membatasi pelamar antar kabupaten. “Kita provinsi pelamar dari kabupaten dan kota bisa masuk, tetapi antar kabupaten tidak bisa. Misalnya, Pegaf (pegunungan arfak) tidak bisa mendaftar ke Manokwari, ini karena pakai NIK, KTP, dan Kartu Keluarga,” ujarnya
Dalam pelaksanaan seleksi CPNS, pemprov akan meminjam fasilitas komputer dan internet milik sejumlah SMA di Kabupaten Manokwari yang sudah menerapkan ujian sistem online dan UPT BKN yang ada di Kabupaten Sorong, serta beberapa pihak lain yang telah memiliki faslitasi serupa yang menunjang seleksi CPNS secara online.
Menurut Nathaniel, aplikasi yang digunakan dalam seleksi CPNS akan diinstal ke komputer-komputern tersebut langsung oleh BKN. Setelah pelaksanaan seleksi, aplikasi akan dihapus kembali.
“Laporannya, Kabupaten Sorong tidak ada kuota. Kota Sorong, kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw akan menggunakan fasilitasnya UPT BNK. Nanti untuk pelatihan operator dilaksanakan di kantor BNK Regional IX. Jadi di bulan Maret,” ungkap Nathaniel Mandacan.
Nathaniel Mandacan menambahkan, sistem online sudah menjadi sebuah keharusan sesuai tuntutan perkembangan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa diaplikasikan dalam seleksi CPNS di wilayah Papua Barat.
“Jangan anggap kita tidak bisa pakai internet, karena sistem online sudah dipakai ujian anak-anak SMA, kecuali orang yang lulus tahun 90-an tidak pakai komputer. Seleksi CPNS ini tidak pakai rangking (passing grade),” tutup Nathaniel Mandacan. (RBM)
Pemda Provinsi Papua Barat belum Membayar Dana TPP untuk Para Guru SMA,SMK Kab,kota se Provinsi papua Barat,sejak pengalihan status Guru SMA,SMK dari Kab,kota ke Pemerintah Provinsi Papua Barat sejak Januari 2017 yang lalu.Selama ini yang menerima Dana TPP hanyalah pegawai yang bekerja di pempro papua barat saja,termasuk para pejabat dan staf di lingkungan pemda Provinsi Papua Barat.Bagaimana dengan para guru yang juga sebagai pegawai provinsi di bawah naungan dinas pendidikan provinsi papua barat.pemda papua barat belum optimal untuk memperhatikan pelayanan publik di bidang pendidikan,sektor kesejahteraan hidup para abdi ASN ini.hal ini ungkapkan oleh Tonci.Asimi salah satu pengajar di SMA YPPGI MANOKwari ini,sangat kesal dengan pemberlakuan pemda papua barat terhadap para guru tersebut.
Saya,sangat apresiasi kepada pemda Papua Barat,dalam penerimaan cpns ASN,tahun 2019 ini dimana kuota untuk Orang Asli Papua ( OAP ) adalah 80 % dan non papua atau pendatang 20%.ini adalah kesempatan baik bagi masyarakat asli papua yang ingin bekerja di birokrat agar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mendaftar dan mengikuti test cpns secara oneline lokal atau test lokal,kami bertetima kasih kepada pemerintah pusat yang kebijakannya sehingga masyarakat asli papua bisa mengikuti test cpns asn secara lokal.penulis adalah pascasarjana program Doktor Fisip Universitas Padjadjaran Bandung,2019.