Beranda Papua Sikapi Aspirasi FMPPF, MRPB dan DPR PB Bakal Bentuk ‘Tim Besar’

Sikapi Aspirasi FMPPF, MRPB dan DPR PB Bakal Bentuk ‘Tim Besar’

218
0
PT Freeport
Massa FMPPF saat berdemonstrasi di kantor DPR PB. MRPB dan DPR PB wacanakan pembentukan pansus bersama antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Foto : RBM/PKT

MANOKWARI, Papuakita.com – Dua lembaga, yakni Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) dan DPR Papua Barat (DPR PB) bersepakat, untuk membentuk ‘Tim Besar’.

Tim yang bakal dibentuk, ini untuk menyikapi desakan aspirasi yang disampaikan Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) terkait persoalan PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Kita akan bentuk satu tim yang terdiri dari MRPB, DPR PB, LP3BH, Mahasiswa, dan Lembaga adat, untuk sama-sama ke Jayapura untuk berkoordinasi dengan MRP, DPRP, dan pemerintah provinsi Papua, kita akan bentuk tim besar yang akan bawa kepentingan ini ke Jakarta,” kata Ketua MRPB, Maxi Nelson Ahoren di hadapan perwakilan massa FMPPF saat dialog bersama DPR PB dan MRPB di sela aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor DPR PB, Kamis (9/8/2018).

PT Freeport Indonesia
Perwakilan DPR PB dan MRPB ketika menerima aspirasi yang disampaikan FMPPF terkait permasalahan PT Freeport Indonesia. Foto :RBM/PKT

Maxi mengharapkan, DPR PB juga berkoordinasi dengan gubernur Papua Barat terkait wacana pembentukan ‘tim besar’ tersebut. Ia mengatakan, permasalahan PT FI adalah jalan untuk menyelesaikan berbagai kasus investasi di atas tanah Papua.

“Selama ini kalau kita lihat, Papua dan Papua Barat jalan sendiri.Tetapi Kita harus komitmen bersama, ini langkah awal kerja sama antara  Pemeritahan Papua dan Papua Barat. Kita harus buktikan bahwa Papua dan Papua Barat adalah satu,” ujar Maxi.

Menurut Maxi, MRPB memberi dukungan atas pernyataan lembaga adat soal permasalahan PTFI maupun masalah investasi di atas tanah Papua.

“Kami sampaikan ke DPR PB segera untuk pembentukan pansus. Ini tidak boleh lama, harus duduk bersama untuk bawa kepentingan, ini bukan saja soal Freeport,  LNG Tangguh,  GAG Nikel. Yang jadi masalah adalah investasi di tanah Papua yang mengabaikan hak-hak orang asli Papua,” ucap Maxi.

Wakil Ketua DPR PB, Robert Manibuy menyambut baik sikap MRPB, yang akan membentuk pansus bersama. Dengan adanya pansus tersebut diharapkan aspirasi dapat disikapi sesuai tujuan.

“Masalah freeport ini ada di Papua. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua. Secara umum itu mmenyangkut freeprot tetapi banyak  persoalan terjadi di tanah Papua,” ujar Robert Manibuy. (RBM/R1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here