SORONG, PAPUAKITA.com—Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menekankan, memerangi korupsi sungguh sangat penting bagi setiap aparatur sipil negara (ASN), untuk terus berkomitmen menjaga integritas dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang baik.
“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi. Dimana Reformasi Birokrasi merupakan pintu masuk terselenggaranya Good Governance,” ucap Wagub Lakotani yang disampaikan melalui siaran Pers Kanwil Kemenkuham, Kamis (18/3/2021).
Wagub Lakotani menyampaikan hal tersebut pada acara Pembinaan Target Kinerja dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kota Sorong.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase. Lebih lanjut dikatakan wagub, inovasi dalam pemberian pelayanan publik juga merupakan hal yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam meraih predikat WBK-WBBM.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, itu dihadiri seluruh Pimti Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan diikuti oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kumham Papua Barat secara virtual.
Adapun Kakanwil Kemenkumham, Slamet Prihantara dalam laporannya menyampaikan, progress pelaksanan tusi Kanwil Kemenkumham Papua Barat beserta jajarannya.
Salah satunya terkait pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK-WBBM Tahun 2021 yang mendapat dukungan penuh oleh pemerintah daerah.
Fajar Lase menyampaikan, Kepala Satuan Kerja wajib untuk memahami terkait 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi khususnya 6 area yang menjadi faktor pengungkit dalam Lembar Kerja Evaluasi WBK-WBBM.
“Mulai dari area perubahan yang berbicara tentang perubahan mindset dan culture set, Penataan SDM Aparatur, Penataan Tata Laksana tentang pembaharuan SOP, Penguatan Akuntabilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tusi yang dapat dipertanggungjawabkan, Penguatan Pengawasan, dan akhirnya peningkatan kualitas pelayanan public,” papar Fajar Lase.
Satker, lanjut Fajar Lase, juga diharapkan mampu memetakan potensi pelanggaran-pelaggaran yang dapat terjadi dengan membuat mitigasi risiko melalui inovasi berupa aplikasi atau SOP yang mumpuni dan memberi dampak besar bagi masyarakat.
Fajar Lase berpesan, Satker tidak boleh mengecilkan Humas namun memberikan perhatian khusus agar berita yang bernilai positif dari satker dapat dikapitalisasi dan menjadi trending topik.
“Saya yakin dan percaya pak Kakanwil sudah memberikan contoh, menjadi role model serta mendorong jajarannya untuk berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan terus melakukan perubahan yang positif kepada masyarakat,” tutupnya. (*/ARF)
