oleh

Aleg Papua Barat disemprot orang tua Casis Bintara Polri jalur Otsus

SORONG, PAPUAKITA.com—Merebaknya informasi terkait pungutan terhadap Casis Bintara Polri jalur Otonomi khusus (Otsus) yang sedang menempuh pendidikan di SPN Polda Jawa Barat.

Imbasnya juga dirasakan para anggota legislatif (Aleg) Papua Barat. Para wakil rakyat ini mesti lapang dada menerima untuk disemprot oleh orang tua casis. Kejadian itu cukup menarik perhatian para aleg yang tergabung didalam Komisi I DPR Papua Barat (DPRPB) saat melakukan lawatan di Pulau Dom, Kota Sorong.

Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam dalam kesempatan lawatan ke Pulau Dom, Kota Sorong. Foto : Dok. PAPUAKITA.com

Ketua Komisi I Abdullah Gazam kepada PAPUAKITA.com, Rabu (29/9/2021) membenarkan sikap protes para orang tua casis ini. Ia mengatakan, para orang meluapkan kekesalannya karena menerima informasi bahwa ada pungutan liar terhadap para casis yang menempuh pendidikan di SPN Polda Jawa Barat.

“DPR Papua Barat ini jangan cuman datang cari informasi saja setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Kami berharap terkait dengan isu pungutan liar pada casis Polri yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kepolisian di Jawa Barat, harus serius ditelusuri kebenarannya supaya informasi yang diterima berimbang dan akurat,” ujar Gazam mengulang perkataan perwakilan warga, Usman Kastela.

Menurut Gazam, Usman mendesak informasi yang beredar perlu ditelusuri supaya tidak menjadi liar. Sebab pungutan itu muncul berdasarkan kesepakatan bersama dengan para casis.

“Harus dapatkan informasi tambahan dari para orang tua yang anaknya sedang berada di Jawa Barat. Bila perlu bapak-bapak dewan turun langsung ke Jawa Barat agar mendeteksi betul, jangan sampai ada indikasi korupsi besar-besaran dengan modus seperti ini padahal semua sudah dibiayai dana Otsus miliaran rupiah,” ucap Gazam lagi mengulangi penuturan Usman.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I Musa Dowansiba menanggapi sikap protes yang dilayangkan masyarakat di Pulau Dom. Ia mengatakan bahwa kemarahan masyarakat wajar dan harus kita terima dengan lapang dada.

“Ya, masyarakat kalau marah-marah ke DPR Papua Barat, bagi saya itu hal lumrah. Karena, mereka menaruh harapan besar kepada kami sebagai representasi masyarakat. Terkait protes keras dan usulan hari ini, kami tampung dan akan kami bawa secara kelembagaan untuk segera ditindaklanjuti,” tutup Musa. (PK-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed