Beranda Parlemen BK Ingatkan Anggota DPR Papua Barat Tak Abaikan Tugas Kedewanan

BK Ingatkan Anggota DPR Papua Barat Tak Abaikan Tugas Kedewanan

1678
0
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas .Foto : RBM/PKT

MANOKWARI, Papuakita.com – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengingatkan, anggota DPR Papua Barat tidak mengabaikan tugas kedewaanan dan hanya fokus pada agenda pemilu serentak pileg dan pilres 2019. Pemilu serentak ini dijadwalkan pada April tahun depan.

“Semua berbondong-bondong mencari simpati dan dukungan massa karena ini momentumnya. Terlepas dari sesama anggota dewan, fungsi dan tugas kami di BK adalah mengingatkan teman-teman meskipun sibuk tetapi tidak boleh abaikan tugas-tugas kedewanan,” kata Sanusi, Senin (15/10/2018).

Diakui Sanusi, sorotan dan kritikan terhadap kinerja anggota dewan dari banyak pihak terus diarahkan ke lembaga politik itu. Meski demikian, ia meminta masyarakat juga harus memahami tugas dan tanggung jawab anggota dewan.

“Perlu dimaklumi. Dipahami juga bahwa anggota dewan itu tidak ada di kantor pasti melaksanakan kegiatan ke luar. Kalau tidak ada kegiatan jelas di kantor. Anggota dewan itu bekerja sesuai tatib (tata tertib). DPR banyak kegiatan di luar,” ujar dia.

Menurut Sanusi, pada rapat-rapat maupun sidang tingkat kehadiran anggota dewan bisa mencapai 70 sampai 80 persen. Dia berharap, para wakil rakyat di DPR PB menyikapi dengan bijak terkait sorotan dan kritikan masyarakat. Dengan demikian, hal ini menjadi koreksi yang positif bagi DPR PB.

“Secara pribadi saya berharap sorotan dan kritikan masyarakat ini tidak terjadi terus menerus, BK meminta juga teman-teman harus punya pemikiran yang positif. Bagi yang tidak keluar, kita berkantor. Kantor ini tempat bekerja dan menerima aspirasi masyarakat. Setiap saat 1-2 anggota itu pasti berkantor,” ucapnya.

Kontestasi politik tahun 2019 dipastikan memaksa para wakil rakyat di DPR PB yang mencalonkan diri kembali akan semakin sibuk, agenda bertemu konstituen pun semakin intens. Menurut Sanusi, tak bisa dimungkiri apabila kehadiran anggota dewan terus menuai sorotan tajam masyarakat. Ia mengatakan, hal itu disebabkan karena kondisi internal lembaga.

“Saya sudah tiga periode di DPR (Papua Barat) ini tetapi belum pernah tingkat kehadiran anggota dalam rapat internal,rapat paripurna maupun rapat lainnya mencapai 100 persen.Itu paling tinggi 90 persen. Namanya manusia pasti ada yang lalai. Apalagi momentumnya, kita bisa lihat sendiri kondisinya. Semua masih ingin mempertahankan jabatannya ke depan sehingga harus lebih banyak ke daerah,” ujar Sanusi.

Sebagai bagian dari kontrol internal lembaga, lanjut Sanusi, BK tetap melaksanakan tugasnya secara proporsional serta terukur. Untuk mengetahui soal siapa saja anggota dewan yang mangkir dari tugas-tugas rapat maupun sidang, BK selalu meminta daftar hadir kegiatan kedewanan. Selain itu, intens mengomunikasikan ke fraksi dari anggota sering absen dalam kegiatan kedewanan.

“Sebenarnya kehadiran itu diatur di dalam tata tertib, jika tidak menghadiri paripurna tiga kali berturut-turut bisa dikenakan sanksi. Tetapi selama ini belum pernah ada paling tidak masuk dua kali saja. Ini kembali ke manusianya. Kita ini 56 orang adalah yang terbaik dari ratusan orang yang bersaing pada kontestasi politik 2014. Terpilih, terjaring sebanyak 45 orang dari parpol dan 11 dari jalur pengangkatan. Amanah ini harus kita jaga, terutama itu dari tingkat kehadiran,” tuturnya.

Sanusi menambahkan, BK telah mengeluarkan instruksi untuk tidak mengakomodir anggota dewan yang tidak berada di tempat tugas dalam kegiatan kedewanan terutama kegiatan keluar. Instruksi itu telah dilaksanakan sejak berapa tahun terakhir ini. Ia mengungkapkan, periodesasi 2009-2014, pernah ada hak anggota dewan yang terpaksa ditahan karena sering mangkir dalam tugas.

“Instruksi BK ini didukung oleh pimpinan dan sekretaris dewan. Saya juga berterima kasih karena BPK RI dan Inspektorat sudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap perjalanan dinas sehingga itu tidak ada yang fiktik. Ini akan membantu kita supaya tidak susah dan bersoal dengan hukum. Syukur alhamdulillah semua yang ada di Siliwangi ini sadar akan hal itu,” ujar Sanusi. (RBM/R1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here