Beranda Parlemen DPRD Dalami Pengadaan Alkes RSUD Manokwari Senilai Belasan Miliar Rupiah

DPRD Dalami Pengadaan Alkes RSUD Manokwari Senilai Belasan Miliar Rupiah

139
0
Sekretaris RSUD Manokwari, Joloan Simanjutak (paling kiri) saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari. Rapat ini membahas temuan BPK RI atas pengadaan alkes senilai Rp11 miliar. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas  pengadaan sejumlah alat kesehatan di RSUD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019 senilai Rp11.980 miliar lebih.

Proses pengadaan ini tak wajar karena tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Temuan ini termuat didalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019.

“Temuan BPK atas beberapa pengadaan alat kesehatan di RSUD Manokwari, itu ada yang tidak sesuai dengan sepesifikasi seperti pada RAB (rincian anggaran biaya)

Ada pengadaan alat yang tidak masuk atau tidak ada di dalam DPA,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, Masrawi Ariyanto usai menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan RSUD, Jumat (7/8/2020).

Adapun pengadaan sejumlah alat kesehatan senilai Rp11,980 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan, terdiri atas CT-Scan Mobile X-Ray, Perangkat USG Obgyn 3D, Washer Disinfector, Plasma sterilizer di RSUD Manokwari senilai Rp9.534 miliar lebih.

Selanjutnya, Dental Chair Ritlel Ultimate Comfort, Alat Kedokteran Bedah, NOVOS Phototerapy Unit BLISPHERE 360, METsis Biphasic Defibrillator Life Poin PLUS, Treadmil Merk BTL Treadmil dan Spirometer Merk BTL Type BTL 08 Spiro, Mesi cuci dan Setrika Laundry-Speedqueen.

Dengan total senilai Rp2,446 miliar lebih, ini tidak masuk dalam DPA.

“Saya baru baca surat dari inspektorat. Inspektorat rekomendasikan RSUD harus selesaikan dengan anggaran (BLUD). Ini surat inspektorat. Persoalan apakah dananya mampu atau tidak?,” ujar Sekretaris RSUD, Joloan Simanjuntak.

Menurutnya, sejumlah alat kesehatan memang pengadaannya tidak tercover didalam DPA RSUD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Meksi demikian, alat-alat itu tetap dibeli karena ada sisa uang dari pembelian alat yang lain.

Lihat juga  2.083 Honorer Pemkab Manokwari Sampaikan Petisi dan Tuntutan ke DPRD

“Dari sisa uang, dari pada dikembalikan maka dipecah. Karena ada kebutuhan alat-alat kesehatan lain. Padahal memang DAK tidak bisa dipecah. Kebutuhan memang ada, tetapi dikontrak tidak bisa dipecah. Alat yang ada sudah dipakai,” beber Joloan.

Kendati memberikan penjelasan ihwal temuan BPK terkait pengadaan alat kesehatan, Anggota Komisi A, Siswato menilai, seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pasti memahami mekanisme dan prosedur tata kelola anggaran.

“Secara logika tidak mungkin. Seorang kuasa anggarran tidak mungkin tidak tahu aturan pengelolaan anggaran. Ini kesalahan  administrasi. Tidak masuk akal. Solusinya apa? Temuan BPK ini harus jadi prioritas untuk diselesaikan,” tutupnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.