MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Penempatan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD), dinilai sudah tepat. Juga sudah sesuai dengan kepangkatan dan histori perjuangan yang menjadi salah satu aspek penting yang tak boleh diabaikan.
Penilaian itu, diutarakan anggota DPR Papua Barat Abudllah Gazam. Gazam menaggapi reaksi sejumlah kalangan yang menilai penempatan pejabat tersebut tidak proporsional. Ia memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Penjabat (Pj) Gubernur Muhammad Mus’ad.
“Artinya dari sisi aturan dan sisi etika itu sudah sangat sesuai. Apa lagi kita lihat porsi orang Papua asli itu lebih dominan jika dibandingkan dengan non OAP (orang papua asli),” jelas Gazam melalui keterangan tertulis yang diterima PAPUAKITA.com, Ahad (15/1/2023).
Diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini banyak demonstrasi pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dengan kebijakan penempatan pimpinan OPD di wilayah provinsi termuda di Indonesia itu.
Penempatan pejabat eselon, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ini hanya menempatkan 4 orang pejabat non Papua. Ia menyatakan, kontribusi para pejabat tersebut memiliki andil besar.
“Kemudian dari 4 orang itu ada dua nama yang dianggap menduduki posisi strategis yakni Pak Rahman dan Pak Harjito. Menurut saya posisi yang mereka duduki itu sudah sangat ideal baik dari sisi aturan,” ujarnya.
Menyinggung soal penilaian bagi mereka yang diamanahkan menduduki jabatan tidak “berkeringat”, Gazam justru menampik anggapan tersebut. Kata dia, penilaian itu adalah kesalahan sebab dedikasi dan pengorbanan mereka dalam perjuangan panjang atas hadirnya provinsi PBD juga sangat luar biasa
“Tak bisa dibantah oleh siapapun kecuali bagi mereka yang tidak tahu menahu soal ini. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas atas keputusan tersebut meyakini bahwa mereka tidak mengetahui secara detail betapa orang-orang yang ditempatkan itu sudah sangat sesuai dengan jerih payah mereka dalam menyukseskan lahirnya pemekaran provinsi Papua Barat Daya ini,” ujarnya.
Gazam yang juga menjabat sebagai ketua DPW PKB Papua Barat Daya, siap menjadi saksi dan bercerita tentang dedikasi para pejabat yang diberikan amanah sebagai pemimpin OPD.
“Kalau sekiranya saya dibutuhkan menjadi saksi untuk pengakuan kepada Pak Rahman dan Pak Harjito maka akan saya menceritakan yang sebenarnya bahwa mestinya kita semua berterima kasih kepada mereka. Karena jikalau tidak ada mereka dalam bagian perjuangan ini yakinlah bahwa pemekaran ini akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” paparnya.
AG sapaan akrab Abdullah Gazam menambahkan, sebagai politisi, ia mengaku ikut dalam proses perjuangan pemekaran PBD menjadi sebuah Daerah Otonom Baru (DOB). Meski namanya tak tercatat dalam daftar tim pemekaran, itu bukan menjadi soal bagi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Papua Barat (DPRPB) ini.
“Perjuangan saya melalui akses politik di Jakarta untuk mewujudkan pemekaran ini benar-benar real, tapi bagi saya tidak perlu untuk mendapatkan pengakuan itu. Karena bagi saya tidak terlalu penting karena yang lebih penting dari pada itu semua adalah manfaat hadirnya provinsi Papua Barat Daya ini dapat memberikan asas manfaat dan dampak positif untuk kepentingan banyak orang,” pungkasnya. (*)
