MANOKWARI, Papuakita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat pada tahun anggaran 2018 melakukan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi orang asli Papua.
Ketua Komisi C DPR Papua Barat, Imanuel Yenu mengatakan, alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi orang asli Papua, tahun ini berkisar hanya Rp3 miliar.
“Gubernur berjanji bahwa tahun depan mereka akan tingkatkan itu (anggaran,red). Karena fokus pembangunan tahun ini adalah membuka isolasi daerah antara kabupaten, itu fokus pemerintah,” kata Imanuel Yenu, Selasa (10/7/2018)
Menurut Imanuel Yenu, alokasi anggaran ini turun drastis jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang mencapai Rp200 an miliar tahun lalu. “Alokasi anggaran tahun ini lebih banyak untuk operasional rutin. Dari Rp10 miliar sekira 3 miliar saja untuk pembangunan rumah,” ujarnya tanpa merinci pembangunan di daerah mana saja.
Yenu menambahkan, salah satu faktor yang memicu terjadi pemangkasan anggaran pembangunan rumah layak huni, adalah daya serap anggaran yang relatif minim.
“Kemampuan daya serap anggaran memang salah satu faktor. Tetapi pemerintah telah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Jadi masyarakat dan dewan diminta untuk bersabar. Kita sama-sama bersabar,” ujar Yenu lagi. (RBM)
