Beranda Parlemen Saleh Siknun: Kita Sampaikan Juga Kendala SIPD di Kabupaten dan Kota

Saleh Siknun: Kita Sampaikan Juga Kendala SIPD di Kabupaten dan Kota

123
0
Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun. Foto : ARF

MANOKWARI, PAPUAKITA.comWakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan, terkait kendala implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh pemerintah di kabupaten dan kota telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).

Politikus PDI Perjuangan itu memanfaatkan agenda konsultasi APBD tahun anggaran 2021 Provinsi Papua Barat dengan Mendagri, untuk menyampaikan informasi kendala implementasi SIPD tersebut. Sayangnya, Saleh Siknun tak merinci soal apa saja kendala dimaksud.

“Kami dari DPR (Papua Barat) tidak saja berbicara soal kendala SIPD di tingkatakan provinsi, tetapi kendala yang dihadapi di 12 kabupaten dan satu kota juga disampaikan. Ada daerah yang sampai hari ini APBD belum rampung karena terkendala dengan SIPD,” Kata Saleh Siknun, Rabu (24/2/2021).

Dalam kesempatan konsultasi APBD tahun anggaran 2021, Saleh Siknun hadir bersama anggota dewan, antara lain : Ortis Sagrim; Febry Anjar; Syamsudin Seknin; Dominggus Urbon dan Plt. BPKAD Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear.

Meski demikian, Saleh Siknun, juga menyoroti pemprov Papua Barat soal SIPD menjadi alasan yang memperlambat proses pembahasan RAPBD karena dianggap masih baru.

“Sistem yang sama dipakai juga oleh daerah lain, dan tidak terlalu terkendala. Kalau dibilang sistem yang menghambat pasti satu republik ini minimal 50 persen daerah yang terlambat. Fakta, Papua Barat paling terkahir,” ujarnya.

SDM, sebut Saleh, adalah faktor utama di Papua Barat dalam hal implementasi SIPD. Untuk itu, ke depan sangat diharapkan agar mutasi-mutasi pegawai perlu mengedepankan pertimbangan yang matang, terutama bagi tenaga-tenaga perencanaan yang sudah mengikuti diklat atau pelatihan serta memiliki keterampilan.

“Penyusunan dan perencanaan penganggaran itu butuh keahlian khusus, pemda juga sudah siapkan anggaran khusus untuk diklat atau pelatihan. Jika sudah ikut pelatihan dan dipindahkan, lalu diganti dengan orang yang baru, bisa jadi ini persoalan baru. Saat evaluasi di Kemendagri kita sampaikan hal ini juga,” tutupnya. (ARF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.