oleh

Tekan Covid-19, Politisi Nasdem Papua Barat Minta Perketat Perbatasan

MANOKWARI, PAPUAKITA.comPengawasan di daerah yang menjadi pintu-pintu perbatasan antarwilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, mesti diperketat. Pengetatan itu bertujuan untuk menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

Anggota Fraksi Nasdem DPR Papua Barat (DPRPB), Musa Dowansiba menegaskan hal tersebut, ia menyikapi kinerja Satgas Covid-19. Satgas yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota mesti bersinergi dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya dalam mengawasi daerah perbatasan.

“Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Papua Barat memasuki gelombang kedua. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Kita sudah ikuti bersama, informasi baik dari luar maupun dalam daerah, kasus covid naik terus,” kata Musa kepada papuakita.com, Kamis (1/7/2021).

Ia mengemukakan pendapatnya, bahwa setuju dan mendukung langkah gubernur terkait pembatasan aktivitas di wilayah Papua Barat. Pembatasan itu, kata dia, guna mengendalikan kasus positif covid yang menunjukkan trend peningkatan.

“Saya setuju dengan pemerintah provinsi, harapkan kepada masyarakat patuhi protokol kesehatan. Apa yang pemerintah arahkan mesti kita ikuti. Apa yang pak gubernur putuskan, masyarakat harus patuhi. Semua kegiatan dalam dan luar daerah perlu dihentikan (sementara),” ujar Musa.

Musa berharap, satgas covid provinsi bekerja maksimal. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan satgas yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu guna mengoptimalkan pengawasan terutama di batas-batas atau wilayah yang menjadi perbatasan.

“Perketat di pintu perbatasan. Apa yang diperlukan untuk perjalanan antarkabupaten, perlu dipertegas. Warga yang melakukan perjalanan harus ditanya apa tujuan dan kegiatannya. Kalau tidak penting, tidak usah diberikan izin atau akses masuk maupun keluar daerah,” ujarnya lagi.

Kasus di Papua Barat terus menunjukkan peningkatan, lanjut Musa, kabupaten Manokwari adalah daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi saat ini.

Lihat juga  Komisi I DPRPB imbau masyarakat tak terprovokasi kasus dugaan penistaan agama

“Kita di Papua Barat ini minim fasilitas maupun tenaga kesehatan. Jakarta saja yang sudah maju bisa kewalahan tangani pasien covid. Harapkan kepada satgas kawal dan selamatkan masyarakat. Masyarakat juga, apa yang diputuskan oleh pemerintah harus dipatuhi,” ungkap Musa.

“Masyarakat di kabupaten dan kota patuhi protokol kesehatan, karena keselamatan ini untuk diri sendiri. Di Papua Barat ini bebas, masih terlihat warga kurang patuh, masih kumpul-kumpul dan tidak memakai masker,” sambungnya.

Musa menambahkan, perlu dimaksimalkan kegiatan pemeriksaan swab dan anti gen. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi ke depan sehingga kegiatan pemeriksaan massal ini bisa menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat.

“Kita berharap, masyarakat ini bisa swab massal tidak saja di Manokwari dan Manokwari Selatan. Tetapi dilakukan juga di Pegaf (Pegunungan Arfak) dan daerah lain. Kasus kematian akibat covid tinggi. Setiap hari ada. Jadi hentikan kegiatan kumpul-kumpul yang tidak penting,” pungkasnya. (ARF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed