Beranda Manokwari Tender Proyek Pekerjaan Melalui Pokja Disinyalir Sarat Pungli

Tender Proyek Pekerjaan Melalui Pokja Disinyalir Sarat Pungli

2184
0
Anggota Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Rudi Timisela. Foto: RBM/R1

MANOKWARI, Papuakita.com – Anggota Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Rudi Timisela menyebutkan, sistem tender proyek pekerjaan pemerintah melalui unit pokja tidak optimal. Sistem ini tidak efektif dan efisien dan justru sarat kepentingan yang mengarah pada praktik pungli.

“Fakta lain muncul hari ini, timbul raja-raja kecil di pokja. Paling sakit adalah, pengusaha ‘dipajak’ 1-5 persen dari nilai penawaran proyek yang harus dibayarkan didepan. Kalau tidak tidak bisa ditenderkan,” kata Rudi Timisela, Rabu (26/9/2018).

Kata Rudi, permasalahan ini perlu disikapi oleh gubernur. Selain menyalahi tujuan pembentukan pokja, praktek yang demikian itu melemahkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam rangka pemberdayaan pengusaha asli Papua.

“Kami mohon kepolisian dan KPK segera memeriksa pokja-pokja ini. Kami juga dorong pengusaha-pengusaha harus berani memberikan bukti supaya kita tidak sekadar mendengarkan selentingan-selentingan saja, ada bukti. Praktet ini harus diputuskan,” ujar dia.

Menurut Rudi, pelaksanaan tender proyek melalui pojka harus dievaluasi. Apakah pojka efektif dan efisien dalam konteks pemberdayaan bagi pengusaha (asli) Papua atau tidak. Pokja dibentuk di daerah ini setelah mendapatkan gambaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah duluan menerapkan sistem tersebut.

Anggota Fraksi Golkar, Ortis Fernando Sagrim. Foto: Ist

“Saya sendiri menyamar jadi pengusaha dan memang betul bahwa ada permintaan 1-3 persen yang harus dibayar di depan oleh pengusaha. Bagaimana mau bicara pemberdayaan kalau sistem yang ada modelnya saja seperti ini,” ujar Rudi.
Kelemahan tender proyek melalui pojka, lanjut Rudi sangat kecil. Dengan sistem yang sudah terbuka sekarang ini, pengawasan dirasakan sudah cukup memadai.

“Kelemahannya ada pada manusianya saja yang masih meminta, ini pelanggaran. Cuma ini ibarat kentut berbunyi dan berbau, tapi tidak kelihatan. Jadi pihak-pihak yang terkait dengan tender proyek berhentilah dengan cara-cara mengambil keuntungan, kasihan pengusah,” ucap dia.

Anggota fraksi golkar lainnya, Ortis Fernando Sagrim menambahkan, praktek pungli dalam tender proyek pekerjaan harus diusut tuntas. Ia menyatakan, tender proyek di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk kegiatan pembangunan rumah sakit rujukan disinyalir sarat pungli.

“Terdapat praktik-praktik KKN di dalam tender proyek pekerjaan. Terindikasi praktif transaksional dalam tender pekerjaan dengan para pemenang tertentu. Saya lihat ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran,” kata Ortis Sagrim. (RBM/R1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here