MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kebijakan lockdown (karantina wilayah) yang diambil oleh Wali Kota Sorong, itu seharusnya diikuti dengan skema alternatif lain berupa solusi aplikatif, karena yang perlu dipahami bahwa tidak semua masyarakat di kota Sorong adalah masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam mengatakan, kebijakan lockdown wali kota terkait status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 menimbulkan akibat serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat kota Sorong.
“Pada prinsipnya kebijakan lockdown yang sudah diambil oleh wali kota Sorong itu adalah keputusan yang tepat demi kebaikan kita semua yang berada di wilayah kota Sorong secara khusus dan Sorong Raya pada umumnya,” kata Gazam melalui pesan tertulis yang diterima Kamis (2/4/2020).
Secara pribadi Gazam telah meniatkan dengan ikhlas Lillahi ta’ala gajinya selama 3 bulan ke depan mulai terhitung dari April ini sampai dengan Juni, untuk dihibahkan sepenuhnya kepada masyarakat kota Sorong, sebagai dapilnya pada pemilu lalu.
“Gaji tersebut sebenarnya saya dan keluarga juga membutuhkanya, akan tetapi masyarakat kota Sorong yang telah memilih saya jauh lebih membutuhkan dari saya saat ini. Bagi saya inilah kesempatan emas saya berterima kasih kepada mereka karena kalau bukan mereka saya tidak mungkin terpilih menjadi anggota DPR PB hari ini,” ucap Gazam.
Gazam menyadari bahwa tidak seberapa besar gaji yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kota Sorong yang begitu banyak. Olehnya itu pada kesempatan ini, dirinya juga mengajak para pengusaha, para pejabat, teman-teman DPRD maupun siapa saja yang merasa memiliki kelebihan untuk bersama bergandengan tangan bahu-membahu membantu kaum lemah.
“Sesungguhnya langkah ini sebagai upaya kita bersama mendukung kebijakan pemerintah untuk masyarakat kita tetap di rumah saja, dengan demikian cara ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan,” ujarnya.
Meski demikian, politikus PKB ini menaruh harapan kepada pemerintah daerah untuk tidak melepaskan tangan begitu saja. Tetapi harus memikirkan solusi lain atas kebijakan yang telah diambil. Apalagi tinggal menghitung beberapa hari ke depan akan memasuki bulan suci Ramadhan yang mana saudara-saudara muslim tentu mesti mempersiapkan segala sesuatunya untuk bahagia menyambut datangnya bulan suci ini.
“Hari ini dihadapkan dengan situasi sulit seperti ini tentu mereka panik, gelisah tidak berdaya menghadapi kenyataan ini maka satu-satunya solusinya adalah kita hadir memberikan kebahagiaan itu kepada mereka sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan nanti paling tidak ada kesediaan sembako yang dimilikinya,” tuturnya.
Gazam menambahkan, teknis pemotongan gaji secara otomatis dirinya sudah menyampaikan kepada sekwan untuk sebisa mungkin dipotong otomatis dan disalurkan kepada Yayasan Atap Senja Papua sebagai instrumen penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Fokus saya pada bantuan sembako karena tidak semua masyarakat kita yang berada di kota Sorong adalah orang yang berkemampuan olehnya itu kebijakan pemerintah kita dukung tetapi kita juga harus menyiapkan solusi alternatif lain seperti ini,” pungkasnya. (ARF)
