DPR Papua Barat sosialisasikan Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Agenda kunjungan kerja (Kunker) DPR Papua Barat (DPRPB) ke kabupaten dan kota diisi dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Anggota DPR Papua Barat Demianus Enos Rumpaidus mengatakan, dalam menjalankan agenda kunker sosialisasi perudang-undangan, ia bersama tim melaksanakannya di Kabupaten Raja Ampat. Pihaknya juga lebih fokus terhadap PP Nomor 6 Tahun 2021.

Dikatakan Rumpaidus, dalam sosialisasi itu pihaknya fokus terhadap Pasal 32, Pasal 42 sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua.

Dikatakan, melalui regulasi tersebut telah diberikan ruang untuk mengakomodir hak politik masyarakat adat melalui mekanisme pengangkatan bagi anggota DPRK di tingkat kabupaten dan kota.

“Kami fokus di Raja Ampat untuk menyampaikan hal ini sebelum peraturan daerah khusus (perdasus) dibentuk. Sehingga suku-suku ataupun sub suku yang ada di kabupaten kota lebih khusus di Raja Ampat dapat memahami supaya dikemudian hari tidak ada multi tafsir terkait pasal-pasal ini,” jelas Rumpaidus Selasa (12/4/2022).

Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi PP 106 itu, diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat yang memiliki suku maupun sub suku yang penyebarannya besar dapat ditata dengan baik dalam pengajuan bakal calon anggotanya ke depan.

Rumpaidus berharap, jalur pengangkatan anggota DPRK ketika sudah diberikan kewenangan dari pusat untuk daerah maka dapat diatur secara dengan baik. Sehingga kursi tersebut tidak lagi menjadi soal di daerah.

“Kamu yang minta, kenapa bisa menjadi persoalan. Nanti ada penafsiran dari pusat bahwa kita belum konsolidasi kepada tingkat masyarakat sehingga ketika kursi ini dikembalikan untuk kita menjadi soal,” tukasnya.

Lihat juga  Lima prioritas RKPD Provinsi Papua Barat di tahun 2024

Dalam melaksanakan sosialisasi, Rumpaidus menekankan, materi yang disampaikan mengenai syarat-syarat pencalonan soal siapa yang berwenangan untuk mengusulkan, suku-suku dan sub suku mana yang berwenang menduduku kursi-kursi yang ada dan seterusnya.

“Memang pelaksanaan ini di tahun 2024. Tetapi kita berupaya mendahulu agar masyarakat lebih paham dan bisa melakukan persiapan jauh hari. Yang jelas di Raja Apat dari 20 kursi ada 5 kursi yang diberikan kepada 5 suku besar di Raja Ampat,” katanya.

Menyikapi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Rekrutmen Anggota DPRK di tingkat kabupaten dan kota. Ia mengatakan, DPRPB melakukan sosialisasi sekaligus menerima saran dan kritik dari masyarakat untuk memperkaya penyusunan raperdasus tersebut.

“Harapan kami apa yang Jakarta berikan untuk kewenangan bagi kita jangan membuat sampai Jakarta tarik kembali dan dipersulitkan persyaratan untuk kita. Kita atur dengan baik, suku maupun sub suku yang ada di tanah Papua Barat semua harus menerimanya,” ucapnya berharap.

Rumpaidus berpesan, bakal calon perwakilan yang diusulkan melalui jalur pengangkatan ini minimal mempunyai pengetahuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua  sesuai dengan amanat UU Otsus. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *