DPR Papua Barat usulkan fit and proper test bagi Caretaker kepala daerah

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—DPR Papua Barat (DPRPB) mengusulkan adanya fit and proper test bagi calon caretaker Gubernur Papua Barat, Bupati, serta Wali Kota yang segera menghakhiri masa tugasnya.

”DPR mempunyai penilaian tersendiri terkait kandidat caretaker. Apakah calon itu layak atau tidak dengan mempertimbangkan saran dan usulan masyarakat,” kata Ketua DPRPB Origenes Wonggor usai menggelar Rapat bersama Komisi 1 dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Senin (4/4/2022)

DPRPB berpandangan, babwa penempatan caretaker di tingkat kabupaten dan kota harus benar-benar memenuhi syarat agar ke depannya dapat melayani masyarakat secara maksimal. Hal itu selaras dengan usulan yang diterima lembaga politik ini.

“Tentukan kandidat yang layak untuk menduduki menjadi caretaker di kabupaten dan kota sangat penting. Jangka waktunya tugasnya agak panjang, maka kita minta agar ada sebuah tahapan yang dilakukan di DPR (Papua Barat),” ujar Wonggor.

Di sisi lain, aspirasi masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, kata Wonggor, aspirasi masyarakat adalah sebuah hal wajar. Akan tetapi semuai kembali kepada regulasi yang berlaku.

“Perpanjangan masa jabatan gubernur ini secara aturan memungkinkan atau tidak. Kalau aturannya tidak memungkinkan pasti akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegas Wonggor.

Ia berharap, pemerintah pusat menempatkan penjabat gubernur Papua adalah orang yang memahami kondisi daerah di Papua. Jika pemerintah pusat menempatkan orang yang tidak memahami kondisi Papua maka genda-agenda di daerah akan sulit terlaksana.

“Ada pekerjaan yang berat terkait penetapan Undang undang Otonomi Khusus. Juga beberapa regulasi (raperdasi dan raperdasus) yang harus kita siapkan. Ini bukan hal main-main maka orang yang ditempatkan oleh pemerintah pusat harus paham kondisi daerah,” tukasnya.

Lihat juga  Ketua DPRPB: Pimpinan segera tindaklanjuti LKPj 2022 Papua Barat

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Agustinus Rumbino mengatakan, banyak hal yang dibicarakan terutama terkait dengan tapal batas administrasi pemerintahan. Ia juga menjabarkan dari 23 segmen yang ada di masa kepemimpinan gubernur Dominggus Mandacan, 14 sudah diselesaikan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Diantaranya, empat segmen lagi dalam proses pembentukan Permendagri, tiga segmen masih dalam fasilitasi Pemprov dan empat segmen sisanya lagi menunggu keputusan gubernur.

“Penyelesaian tapal batas administrasi pemerintahan terkendala pembiayaan. Kami menyelesaikan bagian tapal batas yang sudah dianggarkan hingga selesai tahapan. Kalau pun ada hal-hal yang kurang kita mencoba menyelesaikannya di awal tahun sesuai dengan jadwal dan tahapan dari Kemendagri,” terang Rumbino.

Menyikapi aspirasi soal perpanjangan masa jabatan gubernur, hal itu tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi. Kendati demikian, aspirasi itu diharapkan tetap mempertimbangkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Usul dan saran DPR Papua Barat tentang perlunya tahapan fit and proper test bagi pejabat kepala daerah akan ditindaklanjuti kepada pimpinan agar dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Rumbino menambahkan, penjabat kepala daerah di tingkat kabupaten kota harus memenuhi persyaratan yakni, paham tentang ilmu pemerintahan. Sementara, penjabat gubernur pejabat adalah struktural eselon I minimal golongan IV C. Di kabupaten kota pejabat struktural esalon II minimal IV B.

“Caretaker bukan jalan politik tetapi jabatan karir. Jadi kalau ada aturan untuk yang pernah menduduki jabatan tersebut tidak lagi. Saya pikir itu bagus supaya ada pengalaman juga bagi ASN lainnya,” tandas Rumbino. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *