DPRPB pertanyakan alasan apa gunakan Perkada tetapkan RAPBDP

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menyatakan, tak ada alasan mendasar untuk menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), untuk pembahasan hingga penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Kita akan mendorong eksekutif agar di Agustus ini kita sudah harus sidang sesuai mekanisme kedewanan,” tegas Wonggor, Selasa (23/8/2022).

Pembahasan hingga penetapan RAPBD perubahan harus melalui mekanisme di DPR. Agar dewan bisa mengontrol sejumlah program yang bersentuhan dengan rakyat.

“Sekali lagi tidak ada alasan mendasar yang mendesak untuk tetapkan RAPBD perubahan menggunakan perkada,” ujarnya.

DPR Papua Barat telah menjadwalkan gelaran sidang RAPBD Perubahan pada Agustus. Secara kelembagaan, DPRPB sudah dua kali melayangkan surat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dengan harapan eksekutif dapat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) RAPBD Perubahan.

“Sudah dua kali kita menyurati eksekutif dan utusan TAPD Papua Barat sudah bertemu kita dan kita sudah sampaikan agar proses pembahasan RAPBD perubahan segera dilakukan,” ungkap Wonggor. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *