DPRPB siapkan 3 nama calon penjabat gubernur, diserahkan ke Mendagri sebelum 6 April

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor membenarkan, soal permintaan usul nama calon Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ia mengatakan, surat Mendagri bertanggal 27 Maret 2023, itu telah diterima sejak beberapa hari lalu.

“Surat itu meminta DPRD Provinsi Papua Barat, Gorontalo, Banten, dan Sulawesi Barat untuk mengusulkan 3 nama calon penjabat guberur ke menteri dalam negeri paling lambat 6 April,” jelas Wonggor kepada PAPUAKITA.com,” Kamis (30/3/2023).

Khusus Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, akan mengakhiri masa tugasnya di tahun pertama pada 12 Mei mendatang. DPRPB mengaku telah mengantongi tiga nama bakal calon penjabat kepala daerah tersebut.

“Itu (nama-nama penjabat gubernur) sudah ada diinternal kita, tinggal kita minta persetujuan dari fraksi-fraksi yang selanjutkan diusulkan ke pusat untuk mendapatkan persetujuan. Kita akan upayakan surat balasan sudah disampaikan ke menteri dalam negeri sebelum tanggal 6 April,” katanya.

Permintaa persetujuan atas usulan nama-nama calon Pj. gubernur, lanjut Wonggor, segera difinalkan pada Senin 3 April, dengan meminta persetujuan dari fraksi-fraksi di DPRPB. Dirinya mengatakan, nama-nama sudah didiskusikan di tingkat pimpinan dewan.

“Mulai besok sampai hari senin, kita sudah bisa mulai menyiapkan suratnya sambil menunggu hasil komunikasi dengan fraksi-fraksi untuk segera ada persetujuan. Surat balasan segera kita layangkan,” ujarnya.

Kendati telah mengantongi ketiga nama calon Pj. gubernur, Wonggor mengutarakan kekhawatirannya akan persetujuan dari fraksi-fraksi di DPRPB. Sebab, sebagai besar anggota dewan masih bertahan di daerah pemilihanya.

“Kita memang agak ini, semua kegiatan sampai saat ini macet. Tidak berjalan, sebagian anggota DPRPB masih berada di wilayahnya sehingga sulit untuk mengumpulkan pimpinan dan anggota untuk bagaimana kegiatan kita berjalan secara efektif. Tapi kita tetap berusaha sebelum tanggal 6 surat itu sudah harus dikasih masuk ke mendagri,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *