Gazam dukung kebijakan Gubernur Papua Barat Daya terkait penempatan pimpinan OPD

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Beberapa hari terakhir ini banyak demonstrasi kelompok atau pro kontra di kalangan masyarakat Papua Barat Daya terkait dengan kebijakan penempatan pimpinan OPD di wilayah provinsi termuda di Indonesia ini.

Penempatan pejabat eselon II dianggap tidak profesional dan proporsional memberikan porsi lebih kepada orang asli Papua.

Menanggapi hal itu Abdullah Gazam dalam keterangannya, Ahad (15/1/2023), justru mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Mu’saad karena dianggap sangat tepat keputusan yang diambilnya.

“Saya melihat penempatan pejabat eselon untuk menduduki posisi pimpinan OPD itu sudah sangat tepat baik dari sisi kepangkatan maupun sisi histori perjuangan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun,” ujarnya.

Gazam yang juga anggota DPR Papua Barat, melanjutkan, artinya dari sisi aturan dan sisi etika itu sudah sangat sesuai. Apalagi porsi orang asli Papua itu lebih dominan jika dibandingkan dengan non OAP yang hanya 4 pimpinan.

“Kemudian dari 4 orang itu ada dua nama yang dianggap menduduki posisi strategis yakni Pak Rahman dan Pak Harjito menurut saya posisi yang mereka duduki itu sudah sangat ideal baik dari sisi aturan bahkan jika ada yang menyinggung soal mereka tidak “berkeringat” justru itu salah karena dedikasi dan pengorbanan mereka dalam perjuangan panjang atas hadirnya provinsi ini juga sangat luar biasa dan tak bisa dibantah oleh siapapun kecuali bagi mereka yang tidak tahu menahu soal ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas atas keputusan tersebut, ia meyakini bahwa mereka tidak mengetahui secara detail betapa orang-orang yang ditempatkan itu sudah sangat sesuai dengan jerih payah mereka dalam menyukseskan lahirnya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Lihat juga  APBD 2024 Provinsi Papua Barat ditetapkan sebesar Rp3,828

Lanjut Gazam yang juga saat ini menjabat sebagai ketua DPW PKB Papua Barat Daya, dirinya bersdedia jika dibutuhkan menjadi saksi untuk pengakuan kepada Pak Rahman dan Pak Harjito.

“Maka akan saya menceritakan yang sebenarnya bahwa mestinya kita semua berterima kasih kepada mereka karena jikalau tidak ada mereka dalam bagian perjuangan ini yakinlah bahwa pemekaran ini akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” tukasnya.

Dia juga menegaskan, namanya memang tidak tercantum ddidalam daftar tim pemekaran, tetapi perjuangan melalui akses politik di Jakarta untuk mewujudkan pemekaran ini benar-benar real.

“Bagi saya tidak perlu untuk mendapatkan pengakuan itu karena bagi saya tidak terlalu penting karena yang lebih penting daripada itu semua adalah manfaat hadirnya Provinsi Papua Barat Daya ini dapat memberikan asas manfaat dan dampak positif untuk kepentingan banyak orang. Tutup Ketua Fraksi kebangkitan Nurani DPR Papua Barat itu,” pungkasnya. (*/PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *