MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi IV DPR Papua Barat (DPRPB) hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat perihal penyerapan anggaran tahun anggaran 2022 dan rencana program kegiatan pada tahun anggaran 2023 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (28/11/2022).
Ketua Komisi IV Ortis Fernando Sagrim mengatakan, sengaja mengundang dinas PUPR karena mengelola anggaran infrastruktur yang besar.
“Kami fokus terhadap serapan anggaran tahun 2022 dan kegiatan program yang akan dimasukan pada KUA PPAS dan RAPBD Papua Barat tahun 2023,” jelas Sagrim.
Hasil pertemuan itu, DPRPB menemukan realisasi program dan anggaran belum berjalan maksimal di setiap bidang. Sementara batas akhir penutupan anggaran pada 14 Desember 2022. Tidak hanya itu, penyerapan anggaran disetiap bidang juga belum mencapai 100 persen, baru mencapai 67 hingga 68 persen.
Kendati realisasi pekerjaan fisik sudah selesai, tetapi pencairan anggaran belum terealisasi maksimal. Dalam pertemuan ini juga, sudah disepakati tidak lagi ada dana luncuran, terkecuali untuk pembangunan Kantor DPR Papua Barat dan Kantor MRPB.
“Karena anggaran pembangunan dua kantor tersebut perlu untuk diseriusi dan harus masuk dalam multi years. Untuk multi years perlu ada payung hukum atau sebuah perjanjian bersama antara gubernur dan pimpinan DPR Papua Barat,” terangnya.
Sagrim juga meminta, pekerjaan dengan nilai anggaran besar mesti dipriortiaskan lebih awal. Sehingga ada range waktu untuk mengelola pekerjaan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu terlambat di akhir tahun. (PK-01)
