MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor meminta, masyarakat tak melakukan aksi blokade ruas jalan dengan alasan apapun.
Owor sapaan akrab Orgenes Wonggor, juga meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Manokwari harus responsif terhadap segala bentuk aspirasi dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Informasi yang beredar luas di jejaring media sosial terkait dengan rencana pemalangan (blokade) di wilayah Distrik Warmare dan Tanah Rubuh, kita minta jangan melakukan aksi tersebut. Jalan ini fasilitas umum, aksi ini juga bisa menggangu ketertiban umum,” ungkap Owor, Senin (2/9/2024).
Aksi blokade ruas jalan dikhawatirkan akan menghambat aktivitas pemerintahan, juga aktivitas masyarakat luas.
“Ruas jalan yang ada ini, kalau dipalang. Bukan saja pemerintahan yang terganggu. Masyarakat juga ikut kena dampaknya, karena jalan yang ada ini digunakan bukan saja oleh masyarakat Manokwari. Tetapi, masyarakat Pegaf, Manokwari Selatan, Tambrauw, banyak dampak yang merugikan,” ujarnya.
Pendekatakan dialogis
Owor menyarankan, masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi atau tuntutannya kepada pemerintah. Aspirasi itu dapat disampaikan secara berjenang dengan mengedepankan pendekatan dialogis ketimbang aksi frontal.
“Ada pemerintahan kampung atau kelurahan, juga pemerintahan distrik. Sampaikan dengan baik, kalau bisa juga sampaikan langsung ke bupati. Tidak perlu ada pemalangan atau ada aksi-aksi di luar itu,” katanya mengimbau.
“Saat ini bertetapan dengan momentum Pilkada, kita juga harus mendukung dan menjaga situasi kamtibmas di masing-masing wilayah agar tetap kondusif.
Owor mengingatkan, masyarakat harus wewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menyusupi aksi masyarakat dengan kepentingan mereka.
“Jangan sampai hal-hal begini justru memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk memboncengi kepentingan lain dalam aksi masyarakat supaya Manokwari ini tidak aman. Kondisi ini juga akan menimbulkan penilaian terhadap kita di Manokwari, bahwa Manokwari ini tidak bagus. Kita harus antisipasi ini,” imbuhnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, Pemkab Manokwari pun harus responsif dengan isu atau aspirasi yang berkembang dan tidak boleh lengah. Pemda harus segera mengambil langkah penting yang konkret.
“Langkah-langkah itu penting agar masyarakat itu memahami proses di birokrasi itu seperti apa. Masyarakat pasti bisa memahaminya, Apa lagi langsung mendapat tanggapan. Bupati ini bukan orang lain, kita punya anak sendiri, kita punya orang. Pasti bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pemda dan masyarakat,” pungkasnya. (PK-01)
