Pemprov Papua Barat tak hadiri rapat paripurna pembahasan RAPBD 2023

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Agenda Rapat Paripurna DPR Papua Barat dengan agenda penyerahan materi KUA-PPAS RAPBD 2023, penjelasan gubernur atas nota keuangan, Selasa (29/11/2022) tak dihadiri Penjabat Gubernur Papua Barat atau unsur yang mewakili pemerintah provinsi Papua Barat.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRPB Saleh Siknun, itu terpaksa diskorsing beberapa menit. Kemudian, skorsing dicabut dan dilanjutkan kembali dengan pernyataan penundaan rapat hingga ada konfirmasi kehadiran pemerintah provinsi. Rapat ini dihadiri Ketua DPRPB Origenes Wonggor, Wakil Ketua antara lain, Ranley Mansawan, Jongky Fonataba dan Cartenz Malibela, serta sejumlah anggota dewan.

“Kita selalu lambat (bahas RAPBD). Kendatipun ada kesibukan pemerintah daerah harusnya tidak seperti ini. Kenyataannya kita tidak serius untuk mebahas RAPBD, ini terbukti hari ini. Meski penjabat gubernur sibuk, TAPD harus ada di tempat untuk hadiri kegiatan ini supaya kita laksanakan. Harus ada tidak bisa tidak. Ini bicara kepentingan besar yang ada di Papua Barat,” tegas Ketua DPRPB Origenes Wonggor.

“Kita selalu lambat, hari ini terbukti. Oleh karena itu, kami minta gubernur tugaskan sekda atau siapapun supaya besok bisa kita laksanakan pembahasan RAPBD. Ingat, mekansime DPR itu ada dan kita harus melewati itu, harus,” sambung Wonggor.

Ngototnya DPR Papua Barat untuk menggelar rapat paripurna bukan tanpa alasan. Sebab dokumen KUA dan PPAS RAPBD 2023 provinsi Papua Barat baru diserahkan pada 26 November lalu. Di sisi lain, pemerintah daerah pun memiliki penjadwalan terkait mekanisme pembahasan RAPBD.

Saleh Siknun menegaskan, DPRPB sudah menyurati pemerintah daerah. Ia menyayangkan, kesibukan pemerintah daerah hingga tidak menganggap jadwap paripurna DPRPB terkait pembahasan RAPBD 2023. Harusnya ada yang diwakilkan.

“Kami juga mengejar pembahasan ini supaya tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan aturan, kita ini sudah terlambat. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh DPR, ini keterlambatan oleh pemerintah provinsi. Jangan kita dikasih bola panas sehingga masyarakat beranggapan keterlambatan ini oleh DPR,” tambah Saleh Siknun.

Lihat juga  Orgenes Wonggor: Pemprov segera tangani longsor di Apui, Pegunungan Arfak

DPR Papua Barat juga ingin memastikan soal apakah dokumen RAPBD 2023 ini sudah mengakomodir semua kepentingan dari kabupaten dan kota se Papua Barat atau belum. Untuk itu, DPR Papua Barat menghendaki pembahasan dokumen RAPBD meksi waktu yang ada sangat mepet dari batas waktu penetapan RAPBD menjadi APBD.

“Apakah kebijakan ini sudah mengakomodir pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan dari hasil reses, kunjungan komisi dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita lihat apakah di dalam KUA ini sudah ada keterwakilan wilayah kabupaten dan kota. Ini harus kita telaah, kita berharap dalam acara hari ini gubernur bisa menjelaskan hal itu,” ujar Saleh Siknun.

Ranley Mansawan menambahkan, sesuai tata tertib DPRPB bahwa skorsing rapat paling lama dapat dilakukan sampai dengan 3 jam. Jika harus masuk pada fase penundaan rapat paripurna, maka tidak boleh melebih dari 3 hari. Untu itu, Ranley Mansawan meminta keseriusan pemerintah provinsi dalam membahas RPABD yang tak lain adalah dokumennya rakyat.

“Kalau sampai menggunakan pergub (peraturan gubernur), itu mungkin tidak akan ada dokumen KUA dan PPAS. Dokumen tersebut sudah ada di tangan dewan, tetapi kami meminta mereka harus menyerahkan secara resmi. Kita akan serius coba untuk penundaan ini hanya satu hari sampai besok saja,” tutupnya.

Rapat paripurna DPRPB menuai banyak kritikan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRPB. Mayoritas fraksi menyayangkan ketidakhadiran pemerintah provinsi pada agenda rapat paripurna. Selain meminta pimpinan memaksimalkan koordinas. Fraksi-fraksi juga menyoroti kinerja sekretariat dewan agar lebih optimal dalam menyiapkan agenda rapat.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw tengah berada di Jakarta dalam rangka pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Adapun Penjabat Sekretaris Daerah Dance Sangkek tengah mewakili gubernur pada acara kunjungan kerja Wakil Presiden Ma’aruf Amin di Kabupaten Kaimana. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *