Pemprov Papua Barat usulkan pagu anggaran 2024 senilai Rp3,8 triliun

MANOKWARI, PAPUAKITAcom—Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 Provinsi Papua Barat senilai Rp3,8 triliun.

Ancar-ancar pagu anggaran 2024 tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Jacob Fonataba kepada DPR Papua Barat (DPRPB) dalam rapat paripurna, Rabu (15/11/2023)

“Nilainya turun, makanya kita harus betul-betul bijak menyusun program dan kegiatan. Kita usulkan sekira Rp3,8 triliun,” ujar Jacob Fonataba.

Rancangan anggara ini, sesuai dengan pagu indikatif 2024 pemprov Papua Barat. Jacob Fonataba berharap, ada tambahan anggaran untuk mendukung fiskal daerah di tahun anggaran 2024.

DPR Papua Barat (DPRPB) berkomitmen memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk pembahasan RAPBD 2024.  Soal pagu anggaran tersebut cukup realistis dengan kondisi daerah.

“Itulah (pagu anggaran) yang ada saat ini, kita harus terima dengan kondisi mata anggaran. Saat masih menyatu dengan Papua Barat Daya, anggaran bisa mencapai 7-8 triliun. Tapi, hari ini turun drastis hingga mencapai sekira 3 triliunan,” beber Ketua DPRPB Orgenes Wonggor.

Menyiasati kondisi anggaran saat ini, Wonggor berpesan agar, OPD bijak dalam menyusun program dan kegiatan. Sebab penurunan jumlah anggaran ini, tentu berdampak besar di semua satuan kerja di lingkup pemprov Papua Barat.

“Kondisi menutut untuk semua harus bisa mengikuti dengan pagu anggaran 2024. Itu harus terlaksana. Kita harapkan untuk semua OPD menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, memaksimalkan pembahasan RAPBD di sisa waktu kerja, Wonggor mengingatkan, semua pimpinan OPD wajib menghadiri agenda rapat dengar pendapat dengan semua komisi.

Kehadiran pimpinan OPD menjadi krusial dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan guna memantapkan rencana dan usulan program dan kegiatan. Sehingga memiliki korelasi dengan hasil kunjungan kerja maupun reses dewan.

Lihat juga  Penentuan penjabat gubernur menjadi kewenangan pusat, sampaikan aspirasi sewajarnya

Lihat juga : Dokumen KUA PPAS APBDP 2023 Papua Barat Diterima, Jasat Kadarusman: Jadwal sidang segera ditetapkan

“Paling penting itu, TAPD dengan beberapa OPD yang menangani program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kesbangpol, Kesra, dan ada beberapa OPD lain lagi,” tutupnya.

Jacob Fonataba menambahkan, hingga kini realisasi serapan anggaran per 15 November telah telah berada pada kisaran 60 persen. “Kita berharap sampai Desember bisa terealsiasi hingga 100 persen,” katanya. (PK/-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *