Wonggor minta pemerintah provinsi ikut perhatikan kondisi jalan di Distrik Membey

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Jalan dan jembatan merupakan akses penting untuk transportasi, seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Namun, faktanya akses transportasi menuju Distrik Membey di Pegunungan Arfak kondisinya sangat memprihatinkan.

Hal ini terlihat saat reses Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor ke wilayah itu, Jumat (25/2/2022).

“Memang di masa reses ini kita harus turun langsung ke masyarakat untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Untuk Distrik Membey yang menjadi perhatian saya adalah akses jalan dan jembatan,” ujar Wonggor

Menurut Wonggor, kondisi jalan di Distrik Membey sangat memprihatinkan. Terlihat sekali belum pernah dilakukan perbaikan.

“Di beberapa titik masyarakat yang berinisiatif untuk perbaiki jalan itu. Ini harus jadi perhatian,” katanya.

Disampaikannya, harus ada pembagian dalam melakukan pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dengan begitu, sarana transportasi yang vital tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain kondisi jalan yang rusak, hal itu juga diperparah dengan minimnya fasilitas jembatan ke arah distrik Membey. Kendaraan yang dari dan menuju distrik tersebut harus melewati kali tanpa jembatan yang memiliki arus cukup deras.

“Jembatan di sini juga harus menjadi perhatian karena jembatan permanen yang dibuat pemerintah belum juga rampung. Tentu dengan tidak ada jembatan maka mau atau tidak kendaraan yang ke arah Membey maupun dari Membey harus turun lewat kali,” jelasnya.

Kondisi itu sangat mengganggu perjalanan. Apalagi jika terjadi banjir maka aksesnya akan terputus sehingga masyarakat harus memilih jalur lain yang kondisinya juga sulit dan berbahaya.

“Padahal mobilitas warga cukup tinggi karena distrik ini juga menjadi pintu masuk ke Pegunungan Arfak dari Manokwari Selatan,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Lihat juga  RAPBD Papua Barat 2019 Diproyeksikan 8,444 Triliun

Dia mengatakan dengan reses tersebut maka hasilnya akan diusulkan di musrenbang tingkat provinsi pada Maret mendatang. Sehingga itu dapat menjadi perhatian pemerintah. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *