Beranda Papua Barat Bernarda Henan Bantah Beasiswa Mahasiswa Papua Barat di Jerman Tidak Terealisasi

Bernarda Henan Bantah Beasiswa Mahasiswa Papua Barat di Jerman Tidak Terealisasi

175
0
Beasiswa Jerman
Ilustrasi Beasiswa. Foto : Istimewa

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernarda BM, Henan membantah, bahwa pihaknya tidak merealisasikan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Barat yang sedang menempuh studi di Jerman.

Kata Henan, anggaran telah direalisasikan secara penuh kepada Yayasan Papua Jerman selaku pengelola program pendidikan seiring berakhirnya tahun anggaran 2018.

“Tahun anggaran 2018 sudah diproses dan telah dicairkan anggarannya kepada yayasan, tetapi perkembangannya saat pemeriksaan BPK ada akumulasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh yayasan saat itu, akhirnya dana yang menjadi hak mahasiswa itu disarankan untuk dikembalikan,” Kata Henan, Senin (15/4/2019).

Dinas Pendidikan Provinsi PB
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernarda BM, Henan. Foto : MR3

Keterlambatan realisasi beasiswa luar negeri ini berakibat terhadap 25 mahasiswa di kota studi Jerman terancam dideportasi, karena tidak memenuhi pembiayaan hidup di negara tersebut.

Bernarda Henan menjelaskan, bahwa pihaknya dalam program beasiswa hanya bersifat pengawasan—sementara penyelenggara adalah yayasan (Papua Jerman).

Diketahui, jumlah mahasiswa yang mengambil studi dalam program beasiswa sesuai dengan data dinas pendidikan berjumlah 37 orang. Namun data dalam siaran pers yang dilansir sejumlah media berkurang menjadi 35 orang.

Menurut Bernarda Henan, pendanaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp11 yang diserahkan kepada yayasan.

“Kalau waktu itu yayasan diselesaikan tentu tidak akan terjadi masalah, karena program ini berlanjut terus hingga saat ini. Kalau total akumulasi sekira Rp11 miliar namun yayasan diwajibkan mengembalikan kepada pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar,” jelasnya.

Adapun total anggaran beasiswa bagi mahasiswa Papua Barat di kota studi Jerman tahun anggaran 2019 senilai Rp9 miliar. Meski demikian, realisasi anggaran ini masih membutuhkan lampiran SK gubernur Papua Barat.

“Di dalam DIPA tahun ini sebesar 9 miliar rupiah khusus program studi di Jerman. Untuk SK sudah kami ajukan di biro hukum sejak bulan Maret, namun dengan berbagai kesibukan sampai saat ini SK tersebut belum diterbitkan, ini yang menjadi kendala,” kata Henan lagi. (MR3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here