Beranda Pendidikan Disdik Papua Barat Dukung Penghapusan Ujian Nasional, Harap Penilaian Berbasis Kewilayahan

Disdik Papua Barat Dukung Penghapusan Ujian Nasional, Harap Penilaian Berbasis Kewilayahan

167
0
Ilustrasi Ujian Nasional. Foto : Istimewa

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Standar penentuan kelulusan siswa-siswi melalui Ujian Nasional yang digunakan selama ini dinilai kurang adil terutama untuk daerah seperti Papua dan Papua Barat.

Kepala dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba meyebut langkah Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim untuk menghapuskan ujian nasional sangat tepat. Kendati demikian, ia mengatakan harus tetap ada standarisasi yang dibuat oleh pemerintah dalam penentuan kelulusan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba. Foto : TRI

“Saya pikir ujian nasional dihapus bagus juga karena selama ini standar ujian nasional diterapkan merata ke semua daerah. Dengan dihapuskan UN ke depan kita berharap penilaian siswa dilakukan berbasis wilayah,” ujar Barnabas dijumpai di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Arfai, Jumat (10/1/2020).

Barnabas Dowansiba menyatakan, keputusan untuk menghapus ujian nasional, dan salah satu penilaian terhadap siswa-siswi lebih dititikberatkan pada penilaian karakter, adalah alasan yang cukup tepat karena penilaian tersebut selama ini belum maksimal dilakukan oleh dunia pendidikan.

“Selama ini nilai penentu kelulusan hanya pada beberapa mata pelajaran saja, sementara karakter anak selama menempuh pendidikan 3 tahun tidak masuk dalam penilaian,” kata dia.

Permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional, lanjut Barnabas Dowansiba, petunjuk pelaksanaan ujian nasional sering terlambat diterima daerah. Padahal dengan kondisi daerah, juknis UN harus disosialisasikan ke semua sekolah di seluruh kabupaten dan kota.

“Contohnya tahun ini saja petunjuk teknis pelaksanaan ujian nasional yang kami terima belum jelas. Padahal kondisi geografis daerah kita ini jauh-jauh dan harus disosialisasikan kepada sekolah-sekolah,” tukasnya.

Barnabas Dowansiba menambahkan, harus tetap ada alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Hal itu dibutuhkan agar siswa di tiap daerah dapat bersaing.

“Pada intinya sangat setuju dengan keputusan menteri tetapi harus ada yang digunakan untuk standarisasi kelulusan siswa. Harus diakui bahwa anak-anak kita juga ingin melanjutkan sekolah di berbagai daerah di nusantara,” pungkasnya. (TRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.