KPU Manokwari Paparkan Teknis Pendataan Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari mulai menyiapkan teknis tata cara pendataan pemilih pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Pendataan pemilih kali ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19, wajib menerapkan protokol kesehatan.

Ketua KPU Abdul Muin Salewe mengatakan, panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarli), sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan rapid tes. Pemeriksaan ini untuk memastikan status kesehatan para petugas, bahwa mereka benar-benar bebas dari penyakit Covid-19.

KPU juga memastikan pemeriksaan rapid tes akan dilakukan terhadap seluruh penyelenggara pemilu—berjumlah 1.646 petugas—mulai dari KPU hingga penyelenggara ad hock.

“Harus sudah dirapid tes sebelum turun ke lapangan. Kami harus sehat dulu baru bisa turun bekerja. Jika ada penyelenggara yang sudah terpapar (Covid-19), maka harus di-nonaktifkan,” ujar Muin di sela Rakoor bersama pemangku kepentingan pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kantor KPU, Sabtu (11//7/2020).

Tahapan pemilu serentak lanjutan akan dilaksanakan dalam waktu terdekat, adalah pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Atau pemutakhiran data pemilih. Dalam massa pandemi Covid-19 tata cara dan keamanannya pun berbeda.

“Syarat minimal, APD (alat pelindung diri) yang digunakan petugas saat coklit adalah masker yang menutupi mulai dari bagian hidung hingga dagu. Atau petugas akan turun dengan APD yang minimal tutup wajah, sarung tangan, dan masker,” ujarnya.

“Khusus di kawasan timur, kalau ini tidak disosialisasikan dari sekarang bisa timbul kepanikan lebih. Ini sudah kami sampaikan terkait adanya perubahan regulasi. Kami harapkan rakor ini ada masukkan soal langkah-langkah pendataan pemilih sampai dengan hari H-nya pilkada,” sambung Muin.

Tantangan lain bagi KPU supaya bisa memaksimalkan data pemilih, agaknya bukan masalah Covid-19 saja. Sebab sikap masyarakat yang masih abai terhadap proses pendataan menambah beban kerja penyelenggara pemilu.

Hal itu dikarenakan alasan belum diketahuinya pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah dengan pasti. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19, pendataan tak bisa maksimal terutama di daerah-daerah atau areal TNI dan Polri.

Kondisi ini juga dipersulit, dimana hampir semua kompleks di daerah ini sudah memasang portal.

Lihat juga  KPU Kabupaten Manokwari latih cara hitung dan rekap hasil suara pemilu bagi ratusan PPS

“Kami mohon ada koordinasi Kesbangpol ke tingkat bawah. Ada juga kesulitan di beberapa RT/RW untuk dikoordinasikan terkait data pemilih. Di tingkat lurah mudah berkoordinasi. Tetapi tingkat RT dan RW sulit dikoordinasikan. Berbeda dengan ketika calon sudah diketahui. Hal ini menjadi dilematis bagi kami,” ujar Muin.

KPU berharap angka partisipasi pemilih di kabupaten Manokwari bisa bertambah meski pilkada diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19,” sambung Muin.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Manokwari, dr. Adhe Ismawan membeberkan, grafik penularan Covid-19 di Manokwari menunjukkan trend meningkat. Kondisi ini, dilihat dari pergerakan grafik yang terus menanjak. Sehingga dari segi keamanan, kabupaten Manokwari belum bisa masuk new normal.

Alasan ini cukup rasional secara hitung-hitungan medis, dimana hasil pemeriksaan rapid tes yang dilakukan oleh gugus tugas Covid-19 kabupaten Manokwari belum mencapai 2000-an penduduk. Begitu juga dengan pemeriksaan swab baru beberapa ratus orang saja.

“Padahal ketentuan minimal adalah 10 persen dari jumlah penduduk sudah bisa dipastikan status kesehatannya. Atau sudah diperiksa rapid tes dan swab. Saat ini belum sampai 2 persen dari total penduduk Manokwari yang sudah di rapid maupun diswab,” katanya.

Adhe Ismawan mengingatkan, KPU dalam melaksanakan tahapan coklit—setiap petugas harus dipastikan ‘bersih’. Dengan kata lain, hasil pemeriksaan rapid tes reaktif harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dan karantina. Dirinya menegaskan, dalam laksanakan tugasnya, petugas wajib terapkan protokol kesehatan dan memakai APD.

“Soal di wilayah timur, itu orang tidak terbiasa lihat orang pakai APD, maka harus sosialisasi sejak sekarang. Petugas pendataan bisa ditatar soal bagaimana bisa masuk atau laksanakan tugasnya. Kita boleh bilang Manokwari ini aman jika 10 persen penduduknya sudah diperiksa,” ujarnya.

Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19, Harjanto Ombesapu mengatakan, soal koordinasi dengan RT dan RW tidak boleh diabaikan. Sebab peranan RT dan RW sebagai ujung tombak harus dilibatkan.

“Supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU tidak akan ada masalah, semuanya perlu dikoordinasikan dengan baik, semua aman. Kalau tidak mereka akan balik kanan saat didatangi,” ujarnya.

Lihat juga  25 Relasi Dilantik, Ketua KPU: Tugas Bukan Sekadar Sosialisasi Tahapan Pilkada

Kepala Kesbangpol Djaka Mulyanta berujar, meski di tengah pandemi Covid-19, pemilu harus tetap dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bebas Covid-19. Ia meminta pendidikan politik selalu harus disampaikan melalui sosialisasi-sosialsiasi.

“10 tahun terakhir partisipasi politik di Manokwari naik terus dari 70 hingga 85 persen. Jika ada kendala segera dilaporkan dan dikoordinasikan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan cepat diselesaikan,” katanya.

Perwakilan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Mnukwar, Zakarias Horota mengingatkan, agenda pilkada serentak 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020, dimana jadwal perhelatan akbar limatahunan ini perlu dicermati dengan baik terkait situasi dan kondisi politik Tanah Papua.

Adalah agenda evaluasi Otsus Papua dilakukan pada 2021 ke depan. Untuk itu, atas nama DAP, Zakarias mengingatkan, ruang-ruang demokrasi harus dibuka agar agenda pilkada bisa berjalan lancar dan tanp hambatan.

“Sangat penting bahwa pertimbangan keamanan dan pendekatan keagamaan perlu dipikirkan. Ini benar-benar situasi yang harus disikapi dengan bijak. Kondisi ini membuat orang Papua akan terbagi dua, yakni menginginkan pilkada tetap jalan dan menginginkan Otsus harus diperjelas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muin juga menambahkan, bahwa jadwal kerja KPU sesuai dengan hari kalender, bukan hari kerja. Dengan demikian, jadwal pelaksanaan tahapan pemilu serentak lanjutan bisa saja dilaksanakan bersamaan dengan hari-hari peribadatan.

“Tetapi KPU selalu berusaha agar tidak mengganggu hari peribadatan. Contohnya, adalah tanggal 4-6 Agustus, pelaksanaan pendaftaran calon. Supaya tidak ada salah kapra dalam laksanakan tugas, KPU akan selalu perhatikan kearifan lokal,” tutupnya. (ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *