Pencoklitan Data Pemilih di Sembilan Distrik di Manokwari Hampir Semua Hasilnya Bermasalah

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors Antoni Prawar menyatakan, pencoklitan data pemilih di 9 distrik se-Manokwari hampir semua hasilnya bermasalah.

Kata, Syors Prawar, permasalahan yang muncul telah dicatat dan direkap Bawaslu melalui Panwas Keluarahan/Desa (PKD) yang bertugas melakukan pengawasan pada saat proses pencoklitan berlangsung sejak 16 Juli hingga 13 Agustus lalu.

“Fakta yang terjadi hari ini adalah A-KWK (formulir yang berisi daftar pemilih dalam pilkada 2020) ketika disandingkan dan disinkronkan dengan DP4, faktanya masih banyak warga yang belum terdata, bahkan yang sudah meninggal pun masih terdaftar

di RT 3 di Kelurahan Manokwari Barat tidak ada yang terdaftar. Hampir di sembilan distrik pencoklitan bermasalah. Ada DPT pemilu 2019 naik, tapi pendataan 2020 justru menurun,” ujar Syors Prawar, Selasa (18/8/2020).

Kehendak Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, jelas mantan direktur eksekutif Electoral Menagement End Constitution (E-MC) Papua Barat, DPT yang digunakan untuk sinkronisasi atau pencoklitan adalah DPT hasil pemilu terakhir.

Data ini kemudian disesuaikan dengan DP4 (daftar penduduk pemilih potensial) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“DP4 yang digunakan oleh Kemendagri sebagai dasar pencoklitan, ini sumberya dari mana? Jelas dari kabupaten Manokwari. Yang jelas DPT yang digunakan untuk pemutakhiran data adalah, DPT pemilu terakhir. Dengan demikian kita kembali ke DPTHP-2 pemilu terakhir (2019), faktanya tidak ada,” ujarnya.

Bawaslu saat ini, tambah Syors Prawar, tengah menyiapkan fakta dan data hasil pengawasan terhadap pencoklitan data pemilih.

Dirinya mengatakan, fakta dan data akan dibahas bersama di tingkat Gakkumdu Kabupaten Manowkari.

“Prinsipnya kita kembali ke aturan. Karena DPT ini bisa jadi celah sengketa bagi kita. Sementara saya lagi siapkan data-data yang kemudian akan kita bahas diinternal sambil menunggu petunjuk bawaslu provinsi Papua Barat,” pungkasnya. (ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *