Beranda Politik Prabowo-Sandi Janjikan KKR untuk Tanah Papua

Prabowo-Sandi Janjikan KKR untuk Tanah Papua

224
0
Sekber Satgas Prabowo-Sandi
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyalami Ketua Relawan PRADI Papua Barat, Zakarias Horota usai pengukuhan Sekber Satgas Prabowo Sandi. Foto : RBM

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, jenderal (purn) Djoko Santoso mengatakan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua adalah salah satu janji politik Prabowo-Sandi untuk menjawab persoalan yang selama ini disuarakan oleh rakyat di tanah Papua.

Hal itu diungkapkan Djoko Santoso saat menyampaikan pidato politik di sela pengukuhan dan pembekalan Partai Koalisi dan Sekber Satgas Prabowo-Sandi di Manokwari, Rabu (20/2/2019).

Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Foto : RBM

“Pak Prabowo menjanjikan jika terpilih akan membentuk tim rekonsiliasi. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan dibentuk untuk menjawab tuntutan masyarakat. Yang jelas masalah Papua kita akan selesaikan dengan salah satunya adalah dialog yang menjadi pilihan,” ujar Djoko Santoso.

Menurutnya, tanah Papua mempunyai nilai politis yang sangat tinggi. Sehingga menjadi tantangan berat bagi Prabowo-Sandi untuk bisa memenangkan pemilu di wilayah ini. Meski demikian, ia mengaku telah menyerap sejumlah aspirasi saat mengunjungi Papua dan Papua Barat yang akan menjadi perhatian.

“Pesan pak Prabowo jangan sampai ada pemilu, kita anak bangsa terpecah belah. Berbeda politik boleh saja asal jangan berbuat salah karena pemilu untuk kita semua. Jika mereka menang maka tugas mencerdaskan kehidupan bangsa akan dilakukan. Jangan rakyat dibodohi,” ujarnya.

“Prabowo-Sandi juga akan meningkatkan partisipasi rakyat Papua dalam pembangunan dan pemerintahan. Saya yakin sebagian besar rakyat Papua sudah cerdas dan akan memberi pilihan sesuai dengan nurani. Rakyat harus dicerdaskan,” tambah Djoko Santoso.

Ketua Relawan PRADI (Prabowo-Sandi) Papua Barat, Zakarias Horota mengatakan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan amanat Undang Undang Otonomi khusus yang hingga kini belum dilaksanakan.

“Ada satu lagi yang kami ingatkan. Pembentukan Badan Rekonsiliasi dan Negosiasi, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap korban-korban kekerasan. Kami sangat mendukung visi dan misi Prabowo-Sandi di tanah Papua. Pembentukan KKR Ini salah satu tuntutan yang selama ini rakyat Papua suarakan,” ujarnya. (ADL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here