Wahidin Puarada: Papua Barat harus keluar dari kemiskinan

MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Figur Wahidin Puarada sudah dikenal oleh masyarakat Papua Barat. Menjabat sebagai Bupati Fakfak selama dua periode (2000-2010), Wahidin pernah menorehkan prestasi, membawa kabupaten dengan julukan ‘Kota Pala’ menjadi satu-satunya kabupaten di Tanah Papua yang terlepas dari “predikat” kabupaten termiskin.

“Yang mendasari saya maju pertama, ada sematan ke provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya. Disematkan sebagai provinsi termiskin. Ini juga menjadi beban, malu. Kita boleh bicara besar tetapi kita ini provinsi termiskin, ini berarti ada yang salah,” ungkap Wahidin menegaskan.

Optimisme itulah yang mendorong Wahidin Puarada maju pada Pilgub 2024 Papua Barat. Dalam perspektif tokoh muslim Papua itu, kesalahan itu dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Ini merujuk pada capaian APBD di tingkat provinsi dan kabupaten yang bunyinya menyentuh triliunan rupiah.

“Kemudian, kalau di tambah lagi dengan kabupaten yang jumlahnya masing-masing 1 triliun. Katakan kalau di provinsi ada 5-7 miliar, kabupaten masing-masing satu triliun berarti ada sekira 12-14 triliun,” ujarnya.

Kondisi fiskal daerah tersebut bisa dibuat perbandingan dengan keadaan orang (masyarakat) di tingkat kampung, RT, RW, dan Kelurahan. Menurutnya, belum menunjukkan banyak perubahan.

“Bisa kita buat asumsi sementara ini majerial yang salah. Kemampuan manajemen uang yang banyak itu perlu dilihat kembali soal apakah sudah baik atau belum? Kemudian paling penting adalah pendekatan pembangunan,” paparnya.

Pembangunan dalam konteks Undang Undang Dasar, sebut pira yang akrab disapa WP ini, sudah jelas bahwa terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Masyarakat dalam wujud terkecil adalah orang (individu), dan mereka harus sejahtera.

“Kesejahteraan itu harus dirasakan di mana dia tinggal. Apakah tinggal di kampung, RT, RW atau di kota. Rakyatnya harus sejahtera, pembangunan harus mulai dari rakyat, rakyat itu semua subyek pembangunan. Harus menjadi subyek,” ungkapnya.

Lihat juga  KPU Papua Barat gelar FGD, mantapkan sosialisasi tahapan Pilgub dan peran stakeholder

Sebagai subyek pembangunan, lanjut WP, masyarakat harus dibuat mengerti dan mereka harus terlibat dalam pembangunan. Sehingga, mereka mampu bekerja. Ia optimis proses itu pasti dilakukan dan bisa.

“Contoh, kami lakukan itu di kabupaten Fakfak sepanjang 2000-2008, Fakfak satu-satunya kabupaten di Tanah Papua yang keluar dari kabupaten termiskin. Itu kan bisa

Insya Allah niat dari saya ada dan doa dari masyarakat. Yang terpenting kita ada keinginan bawa Papua Barat ini keluar dari provinsi termiskin. 2029 itu Papua Barat harus keluar dari provinsi termiskin,” pungkasnya.

Meski telah mendaftarkan diri sebagai figur calon gubernur Papua Barat, WP masih enggan menyampaikan soal siapa calon pendampingnya. Menurutnya, sosok tersebut akan disampaikan ke masyarakat di saat yang tepat. (PK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *