Beranda Politik Yohana Yembise Teken Mou Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik

Yohana Yembise Teken Mou Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik

455
0
Yohana Yembise
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Foto : Isitimewa

MANOKWARI, Papuakita.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Nota kesepahaman ini merupakan wujud dari komitmen Kemen PPPA dan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2019.

Yohana Yembise
Penandatanganan MoU antara Kemen PPPA dengan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2019. Foto : Istimewa

“Kesepakatan ini juga menjadi tolok ukur dalam membangun paradigma kesetaraan gender guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun eksekutif,” kata Menteri Yohana Yembise melalui siaran pers yang diterima redaksi PKT (papuakita.com), Rabu (30/5/2018).

Seperti diketahui, pada Juni 2018 nanti akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pada Pilkada serentak 2018, terdapat 56 laki-laki calon gubernur dan 2 perempuan calon gubernur.

“Dendangkan perempuan calon bupati sebanyak 49 dan perempuan calon wakil bupati sebanyak 50 orang, semuanya berjumlah 99 orang,” ujar menteri

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perempuan yang mengikuti Pilkada 2018 mengalami peningkatan.

Pada pilkada serentak tahun 2017, hanya ada 44 perempuan atau sekitar 7,17% yang mengikuti pemilihan termasuk calon gubernur dan calon wakil gubernur.

“Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai 30 persen dari jumlah keseluruhannya,” katanya.

Untuk itu, Menteri Yohana Yembise berharap, dengan adanya MoU dengan KPU ini dapat mempercepat peningkatan keterwakilan perempuan di bidang legislatif dan eksekutif.

Dikatakan, representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Menteri berpesan kepada para pimpinan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019, diharapkan dapat memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif.

Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan calon legislatif.

Untuk meningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, Kemen PPPA telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam pilkada 2018 serta pelatihan politik perempuan calon legislatif untuk Pemilu 2019.

“Pasca pemilihan mereka juga diberikan pembekalan agar lebih percaya diri dan mampu melaksanakan tugas-tugas keparlemenan,” katanya. (MKD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.