MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Jumlah penerima bansos rastra di Kabupaten Manokwari mencapai 12.147 KPM (keluarga penerima manfaat). Kendati demikian, jumlah kartu keluarga sejahtera (KKS) baru diterbitkan dengan jumlah 6.929 KPM.
Guna mencegah timbulnya masalah dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) itu, Dinas Sosial (dinsos) Kabupaten Manokwari menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan penyaluran BPNT, Jumat (18/10/2019).
Kepala Dinas Sosial, M. Mansyur mengatakan, sebelum penyaluran perlu ada sosialisasi di tiap distrik sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
“Kami mengadakan rakor untuk mengantisipasi permasalahan di lapangan. Data yang ada di bansos rastra sebanyak 12.147 KPM tetapi kartu yang ada baru sekitar 9.000. Dana yang sudah didrop baru 6.929 KPM,” beber Mansyur.
Diketahui, jumlah 12.147 KPM sekira 9.000 KPM yang sudah terbit, yakni yang sudah pemadanan NIK. Sedangkan 6.929 belum ada pemadanan NIK. Saat ini, pihak Dinsos masih melanjutkan proses pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan harapan, semua NIK dapat dipadankan dan mendapat KKS.
“Permintaan pusat harus segera menyalurkan BPNT hanya saja kalau kita salurkan dengan kondisi 55-60 persen jangan sampai menjadi masalah di lapangan. Kami undang semua kepala distrik, stakeholder terkait, kita mengantisipasi dan mencari solusi apakah bansos ini bisa langsung dibagikan atau dipending,” ujar Mansyur.
Batas waktu penyaluran hanya 2 bulan. Dinsos mengundang semua stakeholder terkait perihal permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin.
“Jika bansos dibagikan maka akan menimbulkan masalah tetapi jika tidak dibagikan juga akan menimbulkan masalah. Jika melewati batas waktu yang ditentukan maka bantuan akan ditarik kembali ke pusat. Hasil dari rakor ini akan kami tindak lanjuti ke pak bupati dan selanjutnya kami akan sosialisasi ke setiap distrik,” pungkasnya. (ARF)
