Beranda Wisata Regulasi dan Anggaran Belum Berpihak terhadap Sektor Pariwisata Papua Barat

Regulasi dan Anggaran Belum Berpihak terhadap Sektor Pariwisata Papua Barat

98
0
Pariwisata Papua BArat
Landscape Pulau Wayag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Foto : Istimewa

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Belum adanya regulasi yang mendukung penuh pengembangan sektor pariwisata, serta minimnya alokasi anggaran menjadi problem dalam memajukan dunia pariwisata di Provinsi Papua Barat.

Anggota Komisi E DPR Papua Barat, Abraham Goram Gaman mengatakan, potensi Sumber Daya Alam sangat menunjang sektor pariwisata—pengelolaan potensi tersebut untuk memaksimalkan jasa lingkungan atau sektor pariwista perlu pelibatan pihak ketiga.

“Papua Barat memiliki potensi yang harus digali. Diharapkan ada pelibatan pihak ketiga, misalnya LSM, donatur dari luar yang konsen terhadap lingkungan. Kalau pemerintah sendiri, dengan pos anggaran yang ditaruh di Dinas Pariwisata tidak akan cukup mengembangkan objek wisata maupun potensi wisata yang ada,” kata Abraham, Rabu (13/2/2019).

Menurut Bram demikian ia disapa, regulasi dan anggaran bukan saja dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan fisik—faktor Sumber Daya Manusia menjadi hal mendasar dalam pembangunan dunia pariwisata Papua Barat.

“Kita butuh dana yang lebih juga untuk proses pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat. Kita tidak hanya bicara SDA saja tetapi SDM nya juga sehingga kapasitasnya harus ditingkatkan. Yang kelola itu bukan masyarakat kampus, tetapi masyarakat kampung. Mereka ini harus mendapatkan pendidikan yang cukup,” ujarnya.

Data-data kekayaan SDA yang menunjang pengembangan sektor pariwisata di Papua Barat telah banyak diekspos oleh lembaga pendidikan dan penelitian dari dalam daerah, nasional, bahkan dari luar negeri.

Menurut Bram, pencanangan provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan—konsen pembangunan ada pada isu konservasi dan jasa lingkungan. Ini memiliki korelasi dengan pengembangan sektor pariwisata juga mendatangkan dukungan dari pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri.

“Spot wisata yang ada di Raja Ampat dan Pegunungan Arfak akan masuk sebagai salah satu geopark di bawah lembaga internasioanl dan PBB. Kita harapkan suport dan dana dari pihak ketiga ini untuk pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan berbasis ekonomi kemasyarakatan,” ungkap Bram.

Meski sektor pariwisata bukan menjadi urusan wajib—ini menjadi urusan pilihan bagi pemerintah secara nasional hingga di daerah, tetapi dengan regulasi pro pembangunan kepariwisataan nampaknya perlu didorong oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.

Bram menambahkan, regulasi penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan jaminan dalam pengembangan sumber daya alam dan jasa lingkungan melalui alokasi anggaran yang memadai di sektor pariwisata.

“Khusus untuk di Papua Barat yang memiliki SDA yang bagus harus ada regulasi yang mendukung program-program yang menyerap anggaran lebih banyak untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekonomi kemasyarakatan. Ini persoalan yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama,” ujar Bram.

Aspirasi DPD HPI Provinsi Papua Barat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat dalam suatu kesempatan telah menyerahkan sejumlah catatan aspirasi ke Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB). Kunjungan ini diikuti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta Koordinator-koordinator DPD HPI.

Aspirasi yang diserahkan terkait permasalahan kepariwisataan di Papua Barat—penting untuk menjadi konsen lembaga kultur orang asli Papua itu. Sehingga ada proteksi sumber-sumber kebudayaan di Papua Barat serta pemberdayaan masyarakat asli Papua dalam pembangunan pariwisata.

“Sebagai organisasi kepariwisataan yang membidangi penanganan wisatawan secara langsung di lapangan, HPI melihat perlunya dukungan dari MRPB untuk melakukan langkah-langkah protektif,” ujar Wakil Ketua HPI, Yansen Saragih. (RBM)

Berikut aspirasi HPI, sebagai berikut :

1. Meminta MRPB mendukung sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan di Papua Barat
2. Meminta MRPB turut memberdayakan potensi budaya dan adat istiadat asli Papua sebagai potensi wisata berbasis kebudayaan.
3. Meminta dukungan MRPB dalam peningkatan SDM pariwisata melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pariwisata dan juga pelatihan bersertifikasi.
4. Meminta MRPB menyerukan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan pariwisata
5. Meminta dukungan penyusunan regulasi Kepramuwisataan
6. Meminta MRPB turut menyerukan pelibatan HPI dalam setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan di Papua Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here