MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Kepala suku Ireres Stevanus Syufi mengajak masyarakat ikut memantau dan menjaga seluruh tahapan dan proses seleksi calon anggota DPR Papua Barat (DPRPB) periode 2019-2024 yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan dalam kerangka Otonomi khusus (Otsus), agar tetap berjalan dengan baik.
Saat ini proses seleksi tengah dikerjakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) di tingkat provinsi sudah berjalan sampai di ambang pintu keputusan. Dirinya menyayangkan, segelintir orang yang melakukan penolakan menurutnya hanya mencari sensasi ditengah proses yang berjalan.
“Sudah saya cek ke kesbangpol, Ibu kaban mengatakan yang penting rekomendasi dari 5 kepala suku besar sudah ada untuk calon yang diserahkan oleh Panja (panitia penjaringan) kabupaten Tambrauw. Sementara penolakan hanya dilakukan sepihak dan tidak berdasar hukum,” ujar Syufi, Rabu (26/2/2020).
Proses penjaringan hingga menghasilkan perwakilan calon dari Tambrauw, menurut Syufi, dimulai pada 17 Oktober 2019, diamana telah dilakukan musyawarah adat yang dihadiri oleh 4 kepala suku besar di wilayah Tambrauw. Dimana, saat itu menyeleksi nama-nama yang masuk ke dewan adat suku, dan menghasilkan 3 nama, yakni Paul Baru, Barnabas Sedik, dan Sarlota.
Kendati demikian, lanjutnya, setelah keluarnya Perdasus pengangkatan anggota DPRD jalur pengangkatan, ternyata kabupaten Tambrauw hanya mendapat kuota dua nama yang diserahkan kepada panitia penjaringan di tingkat Kabupaten.
“Kami dari Tambrauw hanya menyerahkan 2 nama, maka kami lakukan lagi musyawarah, sehingga menghasilkan Barnabas Sedik dan Paul Baru. Yang kemudian dua nama tersebut diserahkan Panja kepada Pansel,” ujarnya.
Stevanus Syufi menegaskan, pihak yang mempermasalahkan hasil keputusan dewan ada suku asal Tambrauw, maka diyakini yang bersangkutan tidak mengikuti proses adat sejak awal. Bahkan, tuntutan adat akan dilayangkan kepada pelaku protes tersebut.
“Jika masih ada yang mempermasalhkan Barnabas Sedik dan Paul Baru maka tidak tahu sejarah. Kami siap akan melakukan tuntutan adat terkait pernyataan tersebut,” tukasnya.
Syufi menyesalkan segelintir orang yang melakukan aksi demo di Kantor Kesbangpol Papua Barat, yang mengatasnamakan masyarakat Tambrauw. Tambah Syufi, pada periode sebelumnya wilayah Tambrauw tidak memiliki keterwakilan adat yang duduk di kursi DPR Otsus.
“Harusnya kita dukung bersama agar ada perwakilan dari Tambrauw, karena periode kemarin kita tidak punya perwakilan. Dengan adanya perwakilan, permasalahan di wilayah Tambrauw tentu akan menjadi prioritas,” tandas Syufi. (TRI)