MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Harian Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Kabupaten Manokwari drg. Hendri Sembiring mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan pemeriksaan rapid tes bagi mahasiswa dan pelajar asal Manokwari yang hendak kembali ke kampus, sekolah dan pesantren di luar daerah. Biaya pemeriksaan ini dibebaskan alias gratis.
“Sesuai dengan petunjuk pak Plt. Bupati khusus bagi warga ber-KTP Manokwari yang orang tuanya tidak punya pendapatan dan mau pulang ke pesantren atau kuliah dan dibuktikan surat panggilan dari kampus, kita bebaskan. Yang penting lapor ke saya. Saya disposisi sesuai dengan tempat tinggal, sesuai KTP-nya. Kalau tinggal di Prafi, saya dispo puskesmas Prafi yang rapid tes,” ujar Sembiring, Senin (8/6/2020).
Kata Sembiring, keterangan hasil rapid tes menjadi keharusan bagi setiap orang yang hendak melakukan perjalanan ke luar maupun masuk ke suatu daerah.
Keharusan ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Masyarakat terbebani
“Kami yang ada di Wapramasi (Warmare, Prafi, Masni, Sidey) melihat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan terutama untuk di rumah sakit Angkatan Laut dan rumah sakit DMC
Gugus tugas Covid-19 Manokwari tidak menganggarkan khusus untuk anak-anak pelajar, mahasiswa, santri atau orang-orang yang seperti itu. Tidak salah diarahkan ke pihak (rumah sakit) swasta,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Samsul Hadi.
Mewakili masyarakat Manokwari, Samsul Hadi mengungkapkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan rapid tes bervariasi. Mulai dari Rp450 ribu sekali pemeriksaan.
“Masyarakat merasa keberatan. Pelajar, santri, dan mahasiswa atau calon pelajar yang mau ke luar Manokwari kemudian harus dibebani per orang Rp450 ribu atau diarahkan ke swasta. Itu sangat memberat di saat ekonomi masyarakat Manokwari dalam keadaan kurang bagus. Saya minta pemerintah daerah bisa membijaksanai,” ucap kader PKS ini.
Menurut Samsul Hadi, penganggaran Covid-19 tidak memikirkan kebutuhan biaya rapid tes bagi calon pelajar, pelajar dan mahasiswa asal Manokwari yang akan melakukan studi di luar daerah. Sehingga pemeriksaan rapid tes menjadi permasalahan yang muncul di kemudian hari.
“Kita tahu rapid tes massal itu dilakukan apa bila dalam suatu tempat ada yang positif Covid-19, maka daerah kanan dan kiri yang akan dirapid massal. Tetapi yang muncul sekarang ini di Manokwari bukan muncul 100 atau 200 santri atau pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Manokwari. Ada ratusan, ini aset kita,” ujarnya.
Samsul Hadimenekankan, pemerintah daerah melalui gugus tugas Covid-19 sedapat mungkin membijaksanai permasalahan rapid tes khusus bagi pelajar maupun mahasiswa yang akan melanjutkan studi keluar daerah. Sebab hasil rapid tes sebagai persyaratan agar mereka bisa diterima kembali ke kota studinya.
“Pemeriksaan rapid tes ini tanpa pungut biaya. Perkara biayanya dari mana, ya cari celah yang mana yang bisa digunakan. Pemotongan anggaran di setiap instansi ini sudah luar biasa. Sekiranya dana-dana yang tidak terlalu urgen untuk bidang kesehatan bisa dialihkan untuk subsidi kebutuhan pelajar dan mahasiswa ini,” tukasnya.
Di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu, pemerintah darerah diharapkan dapat menyikapinya. Samsul Hadi yakin, upaya pemerintah daerah ini jadi salah satu poin dalam penanganan Covid-19.
“Saya prihatin sekali. Tolong pemerintah daerah bijaksanai dan dicarikan solusi. DPRD sangat mendorong karena masalah rapid tes ini hajat orang banyak. Siapa yang tidak pernah merasakan jadi pelajar dan mahasiswa apa lagi di tengah pandemi. Mumpung ada waktu 2 pekan hingga sebulan ke depan bisa dipersiapkan,” tuturnya.
Permasalahan biaya rapid tes mahasiswa dan pelajar, lanjut Samsul Hadi, telah dikomunikasikan secara lisan kepada gugus tugas. Meski demikian, dirinya tidak menjabarkan hasilnya seperti apa.
Di sisi lain, Samsul Hadi mengingatkan, gugus tugas Covid-19 perlu memaksimalkan kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 dan diarahkan ke wilayah Warpramasi. Mengingat jumlah penduduk cukup padat di wilayah tersebut.
“Ada rumah sakit pratama yang harus difungsikan sehingga aksi-aksi gugus tugas Covid-19 Manokwari bisa dilanjutkan di Warpramasi. Di Warpramasi penduduknya banyak, kalau tidak ditangani akan menjadi bom waktu
Kita harus tetap kasih apresiasi kepada pihak kesehatan maupun yang lain dalam menangani Covid-19. Kita harus kasih dukungan agar Covid-19 ini bisa segera berakhir,” ujarnya lagi. (ARF)