MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manokwari menolak wacana radip tes yang diampungkan oleh Gugus Tugas (Gustu) Covid-19. Rapid tes yang akan dilakukan massal, ini diyakini berpotensi terjadi pemborosan anggaran.
Ketua Fraksi Golkar Suriyati Faisal mengatakan, rapid tes secara massal bisa berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Sebab hasil rapid tes masih perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Dan pemkab Manokwari hingga kini belum mampu melakukan hal itu. Swab yang diperiksa harus dikirim ke Makassar.
“Saya sepakat dilakukan pemeriksaan swab secara massal ketimbang rapid tes massal, karena rapid tes itu sama saja kerja dua kali. Kalau ada yang reaktif harus dibuktikan lagi dengan pemeriksaan swab. Kepana alat PCR itu tidak segera dioperasikan. Swab dikirim ke luar daerah ini juga pemborosan anggaran,” kata Suriyati, Senin (15/6/2020).
Alat PCR (Polymerase Chain Reaction), lanjut Suriyati, telah dimiliki oleh pemerintah kabupaten Manokwari. Untuk itu, dirinya meminta alat tersebut segera difungsikan.
“Kenapa tidak dimaksimalkan saja penggunaan PCR. Segera dipersiapkan kelengkapan operasional alat PCR termasuk SDM yang menjalankan alat tersebut. Tak perlu pengadaan rapid tes. Anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Senada, anggota fraksi golkar, Norman Tambunan mengkritisi pengadaan alat PCR yang dilakukan pemda melalui gustu Covid-19. Meski telah ada di daerah, alat PCR itu hanya ‘terparkir’ lebih dari sebulan. Tidak bisa digunakan karena berbagai alasan.
“Pengadaan PCR ini perencanaannya tidak matang. Harusnya saat pengadaan sudah dipersiapkan dengan SDM yang akan mengoperasikannya, ini kan tidak. Sama saja dengan alat CT Scan yang sudah dibeli mahal tapi percuma tidak bisa operasikan. Tidak tahu alat itu sudah digunakan atau belum,” ujar Norman.
Menurut Norman, rapid tes adalah diagnosa awal. Itu sesuai dengan penjelasan dalam proses penanganan Covid-19. Sehingga rapid tes massal yang akan dilakukan oleh pemda dipertanyakan tujuannya untuk apa?
“Rapid tes massal buat apa? Mending swab massal. Rapid tes itu sama saja tambah-tambah pekerjaan kan hasil rapid tes harus ditindaklanjuti lagi dengan swab, itu kalau hasilnya reaktif. Terus kalau sudah diswab spesimennya harus dikirim lagi? Ini pemborosan anggaran,” tukasnya.
Norman yang juga menjabat wakil ketua DPRD, mengaku pengoperasian alat PCR terkendal SDM yang akan melatih tenaga kesehatan di daerah hanya alasan.
“Alasan transportasi? Sekarang jalur udara sudah terbuka. Lebih baik operasikan alat PCR sehingga anggaran rapid tes massal bisa untuk sosialisasi swab massal. Karena tidak mungkin masyarakat mau langsung diswab harus ada sosialsiasi dulu,” tutupnya.
Rapid tes massal
Pemerintah kabupaten Manokwari melalui gustu Covid-19 tengah mengupayakan pengadaan alat rapid tes. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka direncanakan akan dilakukan rapid tes massal. Upaya rapid tes ini juga dalam rangka transisi menuju new normal.
“Untuk transisi menuju new normal paling tidak harus dilakukan rapid tes massal. Paling tidak sampelnya 5.000-7.000. Sementara alatnya baru pesan, rapid tes ini khusus untuk penduduk ber-KTP Manokwari
Saya sampaikan kepada ketua gugus tugas bahwa dalam kondisi rapid tes yang dilakukan oleh pemda Manokwari tidak ada kata bayar, kecuali rapid tes yang dilaksanakan secara mandiri di rumah sakit swasta. Kalau pemda di puskesmas-puskesmas,” jelas Plt Bupati Manokwari Edi Budoyo.
Ketersediaan alat rapid tes milik pemda saat ini tersisa hanya 800 buah, informasi ini terkuat di dalam rapat dengar pendapat antara gustus dengan pansus Covid-19 DPRD kabupaten Manokwari pekan lalu.
Selama ini rapid tes massal belum bisa dilakukan karena keterbatasan alat. Selain itu pemda juga agaknya masih ragu, karena belum tersedianya fasilitas karantina (Faskar) terpusat.
Pengoperasian PCR, lanjut Edi Budoyo, dinas kesehatan akan segera mencari informasi tentang pembukaan jalur transportasi udara.
“Alat PCR itu sudah ada di Manokwari sekira 1 bulan yang lalu dan hanya satu unit. Kita masih menunggu teknisi dari penyedia alat ini bisa tiba di Manokwari dan melatih tenaga-tenaga kita yang ada. Intinya, rapid tes tetap dilaksanakan. Kalau PCR sudah siap hasilnya itu tidak perlu kirim lagi ke Makassar. Lebih cepatlah hasilnya,” ujarnya.
Edi Budoyo menambahkan, kapisatas alat PCR yang dimiliki pemkab Manokwari mampu memeriksa 200 swab per hari.
Pemkab Manokwari menggelontorkan anggaran sebesar Rp92,4 miliar lebih untuk penanganan Covid-19. Adapun rincian anggaran Covid-19 dialokasikan Rp46 miliar lebih untuk bidang kesehatan, Rp9,254 miliar untuk bidang ekonomi, dan bidang sosial atau jarring pengaman sosial senilai Rp37,124 miliar.
Pengadaan alat rapid tes yang tertera di dalam rincian kegiatan refocusing (realokasi) penggunaan dana APBD Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 senilai Rp1,2 miliar. (ARF)
