MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dokumen usulan pembangunan gedung baru kantor DPR Papua Barat (DPRPB) menjadi salah satu usulan prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Bappenas.
Sekretaris DPRPB Frengky Kallex Muguri mengatakan, dokumen pembangunan itu memuat salah satu pembiayaan menyangkut pelepasan hak ulayat atau pembebasan lahan.
“Sudah ada dan dokumen pelepasan hak ulayat akan menjadi bagian dari proses administrasi pengajuan program ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dirangkum dalam 10 program prioritas yang sudah diusulkan gubernur Papua Barat,” katanya.
Kendati demikian, Muguri belum berbicara banyak soal berapa anggaran biaya yang diusulkan untuk membebaskan lahan pembangunan gedung kantor DPRPB terserbut.
“Saya belum tahu pasti nilai anggaran pelepasan lahan. Pembebasan lahan tentunya akan kami lakukan secara bertahap. Kesepatan nilai pembebasan lahan akan dilakukan melalui Tim Appraisal, merekalah yang akan menghitung sesuai dengan Nilai Objek Tanah,” ujarnya.
Koordinasi segera dilakukan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat. Ia menambahkan, OPD tersebut yang bertanggung jawab secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melakukan pembebasan hak ulayat.
“Untuk sementara saya belum tahu pasti nilai pembebasan lahan dan nilai pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat,” pungkas Muguri. (PK-01)