MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPR PB) Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor, menegaskan bahwa pembahasan perubahasan APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025, belum bisa dilakukan.
Kendati demikian, Owor menjelaskan, proses pembahasan anggaran mesti mengikuti irama dan siklus penganggaran yang sudah ada rujukkannya. Dengan demikian, pembahasan RAPBD Perubahan 2025, sudah harus berjalan di Mei.
“Dalam waktu hearing dengan TAPD, kita sudah sampaikan bahwa anggaran induk harus dilaksanakan sampai minimal 60-70 persen barulah bisa kita membahas perubahan anggaran. Anggaran induk saja belum berjalan, makanya ini satu point yang menjadi sorotan dewan sebelum memasuki agenda perubahan anggaran,” ujarnya, Selasa (22/4/2025).
Minimnya serapan anggaran induk, sebut Owor, dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan fisik—dan sebagian besar belum berjalan. Padahal peneetapan APBD induk 2025, ditetapkan pada akhir November 2024.
“Kita mesti bisa ubah kebiasa bekerja. Kebiasaan pekerjaan menumpuk semua di akhir tahun, kita ubah biar bisa maksimal,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, pelaksanaan sidang anggaran menjadi domain dewan. Sementara, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan materi atau dokumen anggaran yang akan dibahas. Apa lagi terbitnya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menjadi celah untuk segara disikapi dalam pembahasan perubahan anggaran.
“Dewan yang harus menentukan waktu sidang, apakah di Mei, bahkan Juli atau Agustus. Itu kewenangan dewan. Eksekutf menyiapkan materi. Penentuan jadwal itu oleh dewan. Pasti dewan melihat dan melakukan hearing dengan TAPD soal perubahan anggaran,” tutupnya.